Pemprov Lampung Siapkan Taksi Listrik, Target Mengaspal Saat Ramadhan 2026
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung bersiap menghadirkan layanan taksi listrik sebagai bagian dari pengembangan transportasi umum ramah lingkungan di wilayah Bandar Lampung dan kawasan aglomerasinya.
Layanan ini ditargetkan meluncur perdana pada Ramadan 2026, seiring komitmen pemerintah daerah menekan polusi udara dan memperbaiki kualitas layanan transportasi perkotaan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar mengikuti tren kendaraan listrik, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan lingkungan dan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan.
“Ke depan kita ingin mengurangi tingkat polusi dan menjaga lingkungan tetap baik. Karena itu, taksi berbasis listrik atau taksi hijau kita dorong hadir di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza, usai pertemuan dengan investor, Senin (13/1/2026).
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, kebutuhan armada taksi di daerah ini diperkirakan mencapai 4.000 unit.
Namun, hingga saat ini baru sekitar 2.000 unit yang beroperasi dan seluruhnya masih menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk mendukung transportasi yang berkelanjutan.
Pemprov Lampung pun menargetkan transformasi bertahap menuju penggunaan energi hijau di sektor transportasi umum. Salah satu fokus utama adalah penyiapan ekosistem pendukung, terutama keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
“Sebelum mobil listriknya banyak, ekosistem SPKLU harus kita siapkan terlebih dahulu,” kata Mirza.
Untuk tahap awal, pengembangan SPKLU akan difokuskan di Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitarnya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Saat ini, jumlah SPKLU di Provinsi Lampung tercatat sekitar 44 unit yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan penambahan hingga 101 SPKLU pada periode 2028–2029 melalui kolaborasi antara PT PLN (Persero) dan pihak swasta.
Pemprov Lampung juga menegaskan bahwa seluruh pengemudi taksi listrik wajib berasal dari tenaga kerja lokal. Bahkan, Gubernur meminta agar keterlibatan pengemudi perempuan mencapai sedikitnya 30 persen dari total tenaga kerja sebagai bentuk afirmasi dan pemerataan kesempatan kerja.
“Ini bukan kendaraan dinas pemerintah. Kita ingin manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Lampung,” tegas Mirza.
Dari sisi investor, Direktur Green SM Indonesia, Denny Tija, menyampaikan bahwa Bandar Lampung diproyeksikan menjadi kota keempat peluncuran layanan taksi listrik Green SM di Indonesia, sekaligus yang pertama di Pulau Sumatera.
“Target kami, insya Allah launching di bulan Ramadan. Untuk tahap awal disiapkan sekitar 400 unit kendaraan dan dimulai di Bandar Lampung,” ujar Denny.
Terkait tarif layanan, pihak perusahaan menyatakan penetapannya akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah serta dinamika persaingan usaha di masing-masing kota. Saat ini, Green SM masih berada pada tahap riset pasar dan pengurusan legalitas operasional di Lampung.
Meski demikian, Pemprov Lampung memastikan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam skema kerja sama, termasuk peluang kepemilikan saham, agar kehadiran taksi listrik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan dan perekonomian daerah. (Rls)
