Foto. Ist
Bongkar Post | Jakarta — Pemerintah menargetkan pembukaan rekening bank secara massal hingga sekitar 200 juta penduduk. Sekitar 50 juta masyarakat termiskin (desil 1–5) menjadi sasaran prioritas penyaluran bantuan sosial (bansos) langsung melalui rekening.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh masyarakat memiliki rekening bank. Pemerintah akan mengalihkan pola subsidi dari subsidi produk menjadi bantuan langsung ke rekening penerima.
“Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat,” kata Luhut.
Ia memastikan sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menerima bantuan tersebut. “Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya.
Program pembukaan rekening gratis digarap antara lain oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Rekening tersebut terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap rekening baru direncanakan mendapat saldo awal Rp50.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memperkirakan anggaran program ini mencapai sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk menjangkau sekitar 200 juta penduduk.
Sistem perlindungan sosial digital ditargetkan mulai diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026 dengan tingkat kesiapan sekitar 80 persen. Uji coba penyaluran bansos melalui rekening dijadwalkan pada kuartal I 2027.
Pemerintah masih menyelesaikan pembenahan dan pemadanan data penerima bansos sepanjang 2026. Penyaluran akan bersifat nontunai (cashless). Mekanisme final, termasuk opsi kupon digital untuk membatasi penggunaan, masih dikaji.
Luhut menyebut digitalisasi ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp1.200 triliun dan mengurangi kesalahan sasaran bansos yang selama ini mencapai sekitar 50 persen.
(Rusmin)
