Pasca Dugaan RDKK Fiktif, Kabid Sarpras Pertanian Dinas Perkebunan Lamsel : Anggota Poktan Harus Memiliki Lahan Pertanian

  • Whatsapp

LAMPUNG SELATAN – Pemangkasan jatah pupuk subsidi di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selama satu tahun belakangan diduga bagian dari mafia pupuk. Dimana dalam prakteknya, ada pengaturan bersama dengan pihak terkait dan menggunakan instrumen prosedur aturan yang ada.

Hal ini dapat dilihat dari akar masalah pemangkasan tersebut pasca masuknya kelompok tani baru bertajuk Rawa Pasemah XI pada 2021 lalu. Kelompok tani yang diketuai oleh Anggi Pangestu Priabudi itu di dalam RDKK tercatat memiliki Anggota sebanyak 22 orang dengan hamparan lahan sawah seluas 33 hektar. Dengan pengajuan untuk tiga kali musim tanam hingga kebutuhan mencapai 99 Hektar.

Bacaan Lainnya

Padahal, menurut seorang ketua kelompok tani lainnya di desa tersebut, hamparan luas lahan sawah di desanya itu sudah baku. Belum diketahui ada penambahan lahan sawah baru. Namun, dengan adanya kelompok tani baru tersebut berdampak dengan konsekwensi logis bertambahnya kebutuhan pupuk yang hamparan lahannya patut dipertanyakan.

Kemudian, pembentukan kelompok tani Rawa Pasemah XI ini pun dinilai janggal. Ditengarai, pembentukan kelompok tani ini hanya merupakan akal-akalan saja sebagai legitimasi untuk dapat menebus pupuk dengan harga diskon oleh Kementerian Pertanian RI itu.

Karena faktanya, kelompok tani tersebut terdiri dari keluarga, kerabat dan family. Bahkan, anak yang masih berumur belasan tahun dan masih bersekolah masuk dalam anggota kelompok tani itu. Lebih dari separuh anggotanya diduga kuat merupakan ‘Petani Fiktif’. Hal ini dilatarbelakangi nama-nama anggota tersebut tidak memiliki lahan sawah dan berdomisili di luar desa setempat.

“Penyimpangan pupuk subsidi di desa Palas Pasemah. Karena nama-nama yang ada di kelompok itu 70% fiktif. Karena orangnya tidak punya sawah dan berdomisilih di luar Palas Pasemah. Mereka hanya di pake namanya untuk menyimpangkan pupuk subsidi, sehingga petani yang punya sawah di Palas Pasemah sudah 3 musim tanam ini tidak kebagian pupuk subsidi. Kalupun ada yang kebagian hanya 50% dari kebutuhan,” beber narasumber yang tidak ingin namanya disebutkan, Sabtu 22 Januari 2022.

Bahkan dia mengungkapkan, nama petani dari daftar RDKK 2022, dari No.1 s.d 7 itu tidak punya lahan dan ada yg tinggal di Bandarlampung bahkan ada yang masih sekolah dan belum nikah (bujangan).

Disamping itu, kelompok tani Rawa Pasemah XI tersebut diragukan sebagai kelompok tani yang masuk dalam sistem rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK). Mestinya, dengan tercatat didalam E-RDKK, poktan Rawa Pasemah XI sejatinya memiliki kuota pupuk bersubsidi tersendiri. Namun faktanya di lapangan, kuota pupuk untuk poktan lain berkurang seiring dengan masuknya poktan baru tersebut sebagai kelompok tani di Desa Palas Pasemah yang mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.

“Logikanya, jika kelompok tani tersebut masuk dalam sistem E-RDKK, maka otomatis kelompok tani tersebut memiliki kuota pupuk tersendiri. Atau, ada penambahan kuota untuk pupuk rayon tersebut dengan berbanding lurus dengan bertambahnya poktan baru. Namun, kenyataannya kuota pupuk poktan lain malah yang terpangkas,” imbuhnya.

Dilansir dari berbagai sumber, di dalam jumpa pers tersebut, Kelompok Tani (Poktan) Rawa Pasemah XI Desa Palaspasemah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, tepis adanya isu manipulasi data pada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2022 untuk Poktan setempat.

Poktan Rawa Pasemah XI pastikan data yang di dalam RDKK Pupuk Bersubsidi pada 2022 mengalami perubahan data. Bahkan, data di dalam RDKK tersebut terdapat kesalahan saat penginputan.

“Kami baru tahu kalau RDKK 2022 mengalami perubahan. Selama ini kami masih mengacu pada RDKK 2021. Jadi, gimana kami mau memanipulasi data fiktif, sedangkan kami baru tahu ada perubahan,” kata Anggota Poktan Rawa Pasemah XI, Aribun Sayunis seperti yang dilansir lampost.co mewakili Ketua Poktan, Anggi Pangestu saat di Kantor Desa Palas pasemah, Kamis 20 Januari 2022.

Dia mengatakan, luas lahan persawahan total keseluruhan di Poktan Rawa Pasemah mencapai 28 hektare yang tersebar di Desa Palas pasemah 15 hektare, Desa Bangunan 4 hektare, dan Tanjungsari 9 hektare. Dimana, semua lahan persawahan digarap oleh 12 petani asal Desa Palas pasemah.

“Tapi, total keseluruhan luas lahan yang ada di dalam RDKK mencapai 33 hektare. Artinya ada selisih 5 hektare. Data ini juga kami baru tau setelah dikasih tau oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL),” kata dia.

Berbicara soal jumlah luas lahan persawahan yang masuk dalam RDKK, kata dia, ia menilai banyak yang janggal dan tidak sesuai fakta di lapangan. Misalnya, ada yang memiliki hanya 1 hektare, namun dimasukan ke RDKK seluas 2 hekatar. Sehingga pengajuan 3 musim menjadi 6 hektare.

Di sisi lain, saat di konfirmasi terkait adanya dugaan RDKK dan Kelompok Tani Fiktif di Desa Palas Pasemah. Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Tananam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamsel, Yennie menegaskan, anggota Kelompok Tani (Poktan) harus memiliki lahan Pertanian (sawah.red).

“Pertama itu harus berkelompok (kelompok tani), anggota di kelompok itu harus memiliki lahan Pertanian. Misal dalam satu Poktan memiliki lahan seluas 12 hektar. Pengajuan RDKK pupuk subsidi di Masa Tanam (MT) 1 itu untuk 12 hektar, untuk MT 2 juga 12 hektar. Dalam satu tahun untuk dua kali Musim Tanam berarti kebutuhan pupuk subsidinya untuk lahan 24 hektar, ” Tegas nya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ganti Setungguan, Sulimin menegaskan. Kelompok tani Rawa Pasemah XI hanya memiliki lahan seluas 12 hektar.

“Apa situ pegang data RDKK nya. Ko tahu jumlah luas lahan sawah Kelompok tani Rawa Pasemah XI itu 99 hektar. Setahu saya hanya sekitar 12 hektar. Dari 12 hektar itu, milik pribadi tokoh masyarakat disini (Aribun Sayunis.red) hanya delapan hektar, itupun sebagian lahan sudah dibuat tambak Vaname,” ujarnya Via Telepon kepada Bongkar Post, Sabtu (15/1/2022) lalu.

Terkait soal tersebut, kini yang menjadi pertanyaan, bisakah lahan persawahan yang terletak di luar Desa Palas Pasemah seperti Desa Bangunan dan Desa Tanjung sari masuk pada RDKK Poktan Rawa Pasemah XI..?

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *