Bandar Lampung, BP
Defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi sorotan utama dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK oleh Pansus DPRD Lampung. Angka defisit yang mencapai Rp1,4 triliun pada tahun 2023, naik drastis hingga 157% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp548,7 miliar, memicu kekhawatiran soal tata kelola keuangan daerah.
Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menjelaskan bahwa defisit ini berdampak langsung pada peningkatan utang dan menumpuknya proyek yang gagal bayar.
“Defisit ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai. Akibatnya, terjadi gagal bayar hingga Rp580 miliar pada tahun 2024,” ujar Munir, pada Selasa (14/1/2025).
Utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan : 2021 Rp76,6 miliar, 2022 Rp93,7 miliar, 2023 Rp362 miliar (+286%)
Selain itu, PAD 2023 hanya mencapai Rp3,7 triliun atau 78,32% dari target Rp4,8 triliun.
“Kegagalan mencapai target PAD ini menjadi pemicu utama defisit dan utang yang terus membengkak,” tambah Munir.
Defisit Anggaran dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan yang terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar, terdiri dari : 209 proyek di Dinas BMBK: Rp136,7 miliar dan 727 proyek di Dinas PKPCK: Rp115,6 miliar.
Di tahun 2024, angka gagal bayar diperkirakan melonjak hingga Rp580 miliar, memengaruhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung.
Munir menegaskan, bahwa DPRD Lampung akan segera memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, untuk mencari solusi atas persoalan ini.
“Kami mendorong Pj Gubernur untuk segera menyelesaikan utang tanpa mengorbankan anggaran yang sedang berjalan. Jika tidak, defisit akan terus berulang,” tegasnya.
DPRD juga meminta Pemprov Lampung untuk memperbaiki perencanaan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, agar kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun. (tk/rls)
