Murni Jaya atau Murni Sengsara? “Kubangan Kerbau” di Jantung Tubaba Adalah Monumen Kegagalan Pemprov Lampung
Bongkar Post, TULANG BAWANG BARAT – Memasuki Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, kita seolah dipaksa melintasi mesin waktu menuju zaman purba. Bagaimana tidak? Ruas jalan provinsi yang menghubungkan tiga kabupaten strategis—Tubaba, Lampung Tengah, dan Lampung Utara—kini telah bermutasi menjadi sawah lumpur yang lebih pantas dihuni kerbau daripada dilewati kendaraan bermotor.
Kerusakan ini bukan bencana alam mendadak, melainkan hasil dari pembiaran sistematis selama lima tahun. Sejak 2021, jalan sepanjang 300 meter ini dibiarkan membusuk. Pemerintah Provinsi Lampung seolah-olah “buta dan tuli” terhadap jeritan warga yang setiap hari bertaruh nyawa di jalur tengkorak ini.
Publik masih ingat bagaimana pemerintah sempat mengirim material timbunan, namun kemudian ditinggal begitu saja tanpa pengerasan. Alih-alih memperbaiki, tindakan ini justru mencelakai. Saat hujan turun, timbunan tanah berubah menjadi bubur lumpur yang licin dan mematikan. Ini bukan perbaikan; ini adalah penghinaan terhadap pajak yang dibayar rakyat.
“Kalau malam, lubang itu jadi jebakan Batman. Air menggenang rata, pengendara masuk lubang lalu tersungkur. Apa pemerintah mau tanggung jawab kalau ada yang mati?” ujar Sutrisno, warga setempat yang sudah kenyang melihat pemandangan kecelakaan tunggal di depan matanya.
Di tengah euforia menyambut hari raya, rakyat Murni Jaya justru dihantui ketakutan. Saat pejabat sibuk memoles citra di baliho ucapan selamat Lebaran, jalanan utama mereka justru dibiarkan menyerupai kubangan maut.
Di mana anggaran pemeliharaan rutin? Jangan sampai rakyat mencurigai adanya “penguapan” anggaran di balik jalan yang dibiarkan hancur bertahun-tahun.
Jangan tunggu viral baru bekerja. Pola kerja reaktif hanya saat ditegur netizen adalah bukti buruknya manajemen infrastruktur di Lampung.
Fungsi Pengawasan Mandul. Bagaimana mungkin kerusakan di titik vital penghubung tiga kabupaten bisa luput dari pantauan Dinas BMBK selama bertahun-tahun?
Rakyat tidak butuh seremonial atau janji manis di media sosial. Rakyat butuh aspal yang layak. Jika untuk mengurus jalan sepanjang 300 meter saja pemerintah gagal total, maka jangan salahkan jika publik melabeli pemerintah provinsi saat ini sebagai rezim yang gagal mengurus infrastruktur dasar. (Andre)
