Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kebutuhan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan
Bongkar Post
Bandar Lampung, BP
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, bahwa kolaborasi pemerintah dan swasta menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan pendidikan vokasi.
“Dan saya mengarahkan kegiatan Corporate Social Responsibility untuk mendukung perbaikan jalan dan pendidikan vokasi,” ujar Gubernur Mirza, saat menerima Forum CSR di ruang kerjanya, pada Senin (28/4/2025).
Hal ini dikatakan lantaran keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
“APBD Provinsi Lampung masih relatif kecil dibanding dengan total pendapatan ekonomi di daerah,masih dibawah 10 persen. Karena itu, peran swasta harus terus didorong terutama untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM,” jelas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam, untuk melaksanakan program CSR.
Untuk itu, Gubernur akan memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan melalui program TJSL/CSR, yang dikemas dalam kegiatan Lampung CSR Award 2025.
Rencananya kegiatan ini akan dibarengi dengan Musrenbang Provinsi Lampung pada 7 Mei 2025.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan bahwa CSR yang terkoordinasi dengan baik dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Dengan laporan dan koordinasi, kita hindari tumpang tindih program dan pastikan bantuan tepat sasaran,” ujar Elvira.
Tim Penilai Anugerah TJSL Perusahaan 2025 terdiri dari perwakilan organisasi pengusaha, akademisi, masyarakat, Forum CSR Lampung dan unsur pemerintah daerah sedang mengumpulkan laporan realisasi program CSR di Provinsi Lampung.
Ketua Forum CSR Lampung, V. Saptarini, menyatakan laporan CSR yang transparan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam membangun sinergi program pembangunan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
“Dengan laporan yang transparan dan sistematis, selain menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan yang menjadi faktor penting dalam keputusan investasi dan konsumen, juga memastikan bahwa program CSR tidak tumpang tindih dan lebih terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah,” kata Saptarini.
Di sisi lain, Ansori Djausal, perwakilan tokoh masyarakat yang masuk dalam tim penilai, menambahkan bahwa CSR modern harus memberikan dampak positif bagi bisnis itu sendiri. Misalnya menjadi sarana menjaring dan menumbuhkan loyalitas konsumen.
Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Provinsi Lampung, Romi Junanto Utama, menyebutkan penghargaan ini sebagai langkah strategis menciptakan sinergi bisnis-pemerintah yang berkelanjutan. Perusahaan yang ingin berpartisipasi dapat mengajukan laporan CSR mereka untuk dinilai dalam berbagai kategori, seperti program terbanyak, terinovatif, strategis, dan paling berdampak. (rls)
