Ketua DPRD Lampung Dorong Hilirisasi Kakao Berbasis Agroforestry
Bongkar Post, Bandar Lampung
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Lampung.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Giri Akbar saat menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, serta Partnerships for Forests (P4F) yang digelar di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung, Selasa (27/1/2026).
Menurut Giri, pengembangan kakao dengan pendekatan agroforestry sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Hilirisasi kakao berbasis agroforestry bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga instrumen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh inisiatif ini karena dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan ekosistem,” kata Giri Akbar.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat rantai nilai kakao tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan hutan.
“Kolaborasi multipihak harus terus diperkuat. Pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan memiliki peran strategis masing-masing agar manfaat program ini berkelanjutan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Program hilirisasi kakao berbasis agroforestry tersebut direncanakan mencakup pengembangan lahan seluas sekitar 35.000 hektare dengan melibatkan kurang lebih 18.000 petani di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kakao, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani.
Ketua DPRD Lampung juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati agar manfaat program dapat segera dirasakan di tingkat tapak.
“DPRD akan menjalankan fungsi dukungan kebijakan dan pengawasan secara optimal. Kami ingin memastikan program ini berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani serta kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Giri Akbar hadir bersama Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
Turut hadir perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan Partnerships for Forests (P4F), di antaranya Mandar Trivedi selaku Forest and Land Use Investment Adviser UK FCDO London serta Widya Anantya selaku Program Manager UK FCDO London Embassy Jakarta.
Sejumlah pejabat P4F kawasan Asia Tenggara juga hadir, termasuk Katie McCoy (P4F Team Leader), Lorence Gratrix (P4F Grants Fund Manager), Martin Belcher (P4F MEL Lead), Widharmika Agung (P4F SEA Regional Director), hingga jajaran Palladium/P4F dan Systemiq/P4F.
DPRD Provinsi Lampung berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.(*)
