Dukung Kebijakan Bupati Hamartoni, Fraksi Golkar Usulkan 5 Poin ke Ketua DPRD
Bongkar Post, LAMPUNG UTARA – Polemik persetujuan pengajuan pinjaman sebesar Rp150 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), terus berlanjut.
Kali ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat dan hasil kajiannya.
Sedikitnya, ada 5 poin yang disampaikan Fraksi Partai Golkar saat mengikuti rapat bersama pimpinan DPRD, yang di hadiri Sekretaris Daerah Intji Indriati, Senin, (11/5/2026) kemarin.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Arnando Ferdiansyah, mengatakan dalam 5 poin tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan mendukung seluruh kebijakan Bupati Lampura dalam rangka mensejahterakan masyarakat, poin kedua, Fraksi Partai Golkar meminta transparansi dan menjelaskan secara rinci latar belakang dan rencana penggunaan pinjaman tersebut, poin ketiga, meminta pemerintah daerah agar menjelaskan kondisi keuangan daerah dan skema pengembalian pinjaman kepada fraksi-fraksi DPRD, poin keempat, Fraksi Partai Golkar tidak sependapat untuk pinjaman Rp150 Miliar mengingat kondisi keuangan daerah yang belum memadai dan saat ini pemerintah daerah masih memiliki hutang kepada PT SMI yang harus lunas pada Februari 2027.
“Mengapa kami masih belum sependapat dengan pinjaman tersebut karena kondisi fiskal saat ini masih tergolong rendah masih terlalu berat riskan apabila memaksa pinjaman Rp150 Miliar tersebut mengingat aturannya harus selesai selama 4 tahun di masa periode bupati saat ini,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Lampung Utara ini, melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa, (12/5/2026).
“Kemudian seperti kita ketahui saat ini kondisi transfer pusat trend nya dari 2025 sampai 2026 ini mengalami penurunan. Kita juga tidak tahu kedepan besok apakah di APBD perubahan dan APBD 2027 nanti TKD kita ditambah atau mengalami penurunan kembali dan juga kita melihat kondisi nilai rupiah melemah dari Dollar Amerika dan dari minyak dunia juga, sehingga mungkin APBD kita APBN juga akan mengalami beban yang sangat besar kita juga tidak tahu apakah nanti pak presiden di semester kedua atau ketiga nanti akan mengurangi kembali transfer daerah seperti tahun 2025 kemarin,” ungkapnya.
Kemudian lanjut dia, poin kelima, Fraksi Partai Golkar menyatakan jikalau pemkab Lampung Utara harus berhutang, Fraksi Partai Golkar berpendapat dari hasil kajian menyarankan berhutang paling besar Rp80 Miliar. Hal itu untuk menjaga stabilitas fiskal dan kemandirian fiskal kabupaten Lampung Utara.
“Kami juga sangat paham saat ini pemerintah kabupaten Lampung Utara masih sangat kekurangan dalam hal pendanaan untuk pembangunan infrastruktur masih di bawah 60 persen 51 persen mobilitas masyarakat dalam hal perekonomian mengalami sangat tergantung karena kemantapan jalan ini,” jelasnya.
Dan nanti dalam pelaksanaannya, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk mengecek kualitas, agar dalam proses hasil hutang tersebut dalam aplikasinya itu bagus dan jangan sudah berhutang, pekerjaan nya tidak terkontrol sehingga hasilnya kurang baik.
Fraksi Partai Golkar juga menyarankan untuk lebih meningkatkan potensi PAD yang baru 160 Miliar dan berupaya untuk menggali potensi lainnya.
Selain itu, meminta DBH yang belum tersalurkan oleh provinsi Lampung untuk bisa meminta melunasi DBH yang kurang salur tersebut.
“Kita juga meminta Pemkab untuk lebih selektif memilih dan mengurangi program yang dinilai belum mendesak saat ini, seperti kegiatan seremonial yang dinilai masyarakat pemborosan anggaran,” pungkasnya. (OREAN)
