DIDUGA TIDAK DIBERI UANG JATAH PREMAN, PEDAGANG PASAR BANJARSARI KOTA PEKALONGAN DIDUGA MENJADI SASARAN AKSI PREMANISME

DIDUGA TIDAK DIBERI UANG JATAH PREMAN, PEDAGANG PASAR BANJARSARI KOTA PEKALONGAN DIDUGA MENJADI SASARAN AKSI PREMANISME

 

Bacaan Lainnya

Bongkar Post, PEKALONGAN, JAWA TENGAH – Dugaan aksi premanisme kembali menjadi perhatian masyarakat di kawasan Pasar Banjarsari, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi yang diduga berkaitan dengan tindakan intimidasi di lingkungan pasar.

Berdasarkan informasi awal yang beredar, dugaan aksi tersebut disinyalir berkaitan dengan persoalan uang jatah atau setoran yang tidak diberikan oleh pedagang kepada pihak tertentu. Namun, motif dan kronologi kejadian tersebut masih memerlukan klarifikasi serta penyelidikan lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Apabila benar terdapat tindakan pemaksaan, intimidasi, ancaman, maupun pungutan secara paksa terhadap pedagang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasar seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari nafkah, bukan tempat berkembangnya praktik intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

MEDIA BONGKAR POST BERSAMA ASISTEN ADVOKAT SIAP MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Menanggapi dugaan peristiwa tersebut, Media Bongkar Post Biro Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bersama Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nanda, S.H. & Partners, menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada para pedagang apabila aksi dugaan premanisme serupa kembali terjadi.

Adapun bentuk bantuan dan pendampingan yang siap diberikan meliputi:

1. Menerima pengaduan dan memberikan konsultasi hukum kepada pedagang yang merasa dirugikan.
2. Memberikan pendampingan hukum nonlitigasi.
3. Membantu pedagang dalam menyusun laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.
4. Memberikan pendampingan kepada pedagang yang mengalami intimidasi, ancaman, pemaksaan, maupun tindakan sewenang-wenang.
5. Mendorong perlindungan hak-hak pedagang agar dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan aman, nyaman, dan tanpa rasa takut.
6. Media Bongkar Post Biro Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyatakan siap memviralkan setiap aksi premanisme yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan sebagai bentuk kontrol sosial, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta upaya mendorong aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pemberitaan akan tetap mengedepankan fakta, bukti, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.

DIREKTORAT TIPIKOR KOMISI NASIONAL LP-KPK SIAP JALIN KEMITRAAN DENGAN PENGELOLA PASAR BANJARSARI

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan aksi premanisme di lingkungan Pasar Banjarsari, Direktorat Tipikor Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) menyampaikan rencana untuk segera menjalin kemitraan dan koordinasi dengan pihak pengelola Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

Kemitraan tersebut diarahkan untuk membangun langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan terulangnya aksi premanisme, intimidasi, maupun praktik pungutan secara paksa yang dapat merugikan dan meresahkan para pedagang.

Adapun tujuan dari rencana kemitraan tersebut meliputi:

1. Mendorong terciptanya lingkungan pasar yang aman, tertib, dan kondusif.
2. Membantu upaya pencegahan praktik premanisme dan intimidasi terhadap pedagang.
3. Mendorong tersedianya mekanisme pengaduan bagi pedagang yang mengalami ancaman atau pemaksaan.
4. Membangun koordinasi dengan pengelola pasar apabila ditemukan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban.
5. Mendorong perlindungan hak-hak pedagang melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Mendorong penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Direktorat Tipikor Komisi Nasional LP-KPK berharap rencana kemitraan ini dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk melindungi pedagang dari kemungkinan terjadinya aksi premanisme serupa.

Pedagang harus mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi korban intimidasi ketika sedang berusaha mencari nafkah.

 

APARAT PENEGAK HUKUM DAN PENGELOLA PASAR DIMINTA MEMBERIKAN PERHATIAN SERIUS

Media Bongkar Post Biro Kota Pekalongan berharap pihak Kepolisian, Pemerintah Kota Pekalongan, pengelola pasar, serta instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya para pedagang kecil.

Aparat penegak hukum telah mengamankan pelaku, untuk proses hukum lebih lanjut Jangan sampai pedagang kecil yang setiap hari berjuang mencari nafkah justru harus hidup dalam ketakutan akibat dugaan tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu.

(Wartawan : Ariyanto)

Pos terkait