Deflasi Januari 2026, BI Lampung: Harga Pangan Turun, Inflasi Tetap Terkendali
Bongkar Post, Bandar Lampung
Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,07 persen (month to month/mtm) pada Januari 2026. Capaian ini berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,59 persen (mtm), sekaligus menunjukkan kondisi harga yang relatif lebih stabil di awal tahun.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi Lampung tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan deflasi nasional yang mencapai 0,15 persen (mtm).
Namun demikian, realisasi Januari 2026 masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata deflasi Januari dalam tiga tahun terakhir di Lampung yang berada di level 0,11 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat 1,90 persen (year on year/yoy), jauh di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan deflasi pada Januari 2026 terutama didorong oleh penurunan harga komoditas pangan dan transportasi, seiring membaiknya pasokan dan kebijakan penyesuaian harga energi.
“Deflasi Januari 2026 terutama disumbang oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Ini menunjukkan pasokan pangan relatif terjaga dan distribusi berjalan lebih baik,” ujar Bimo Epyanto dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Bimo menjelaskan, komoditas utama penyumbang deflasi antara lain cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bensin, dan jeruk, dengan andil masing-masing sebesar -0,25 persen; -0,12 persen; -0,06 persen; -0,03 persen; dan -0,03 persen (mtm).
Penurunan harga cabai merah dan cabai rawit, lanjut Bimo, sejalan dengan meningkatnya pasokan dari masa panen di sentra produksi utama, khususnya di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur.
“Untuk bawang merah, selain karena panen, penurunan harga juga ditopang oleh realisasi kerja sama antar daerah business to business (B2B) antara BUMD Jawa Tengah dan Lampung,” jelasnya.
Sementara dari sisi nonpangan, penurunan harga bensin dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.
Meski demikian, deflasi yang terjadi tidak lebih dalam karena tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta jasa penyediaan makanan dan minuman.
Komoditas seperti emas perhiasan, tomat, kangkung, bayam, serta nasi dengan lauk tercatat memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,08 persen; 0,05 persen; 0,04 persen; 0,03 persen; dan 0,03 persen (mtm).
“Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik. Sementara kenaikan harga sayuran dipicu oleh penurunan produksi akibat tingginya curah hujan di sejumlah daerah sentra,” kata Bimo.
Inflasi 2026 Diproyeksikan Tetap Terkendali
Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi Provinsi Lampung akan tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai.
Risiko dari sisi inflasi inti antara lain peningkatan permintaan akibat penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilakukan bertahap, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia.
Dari sisi volatile food, risiko datang dari potensi gangguan panen akibat curah hujan tinggi dan La Nina lemah, peningkatan permintaan pangan saat Ramadan dan Idulfitri, serta gangguan distribusi akibat meningkatnya bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
Sementara itu, risiko administered price mencakup potensi kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik Timur Tengah, serta normalisasi tarif angkutan darat, laut, dan udara pasca berakhirnya berbagai insentif.
BI dan TPID Perkuat Strategi 4K
Menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Sinergi BI dan TPID akan terus difokuskan pada operasi pasar yang tepat sasaran, penguatan kerja sama antar daerah, kelancaran distribusi logistik, hingga komunikasi yang efektif agar ekspektasi inflasi tetap terjaga,” tegas Bimo.
Langkah konkret yang dilakukan meliputi operasi pasar beras/SPHP, perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan transportasi dan logistik, subsidi ongkos angkut, hingga pemanfaatan media digital untuk menyampaikan informasi inflasi secara transparan kepada masyarakat.(Rls)
