Bongkar Sensus Ekonomi 2026: Harapan Transformasi vs Realitas Kesenjangan Data
Oleh: Rusmin
Countdown (hitung mundur) beberapa hari lagi, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan digelar serentak se-Indonesia mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan 116 ribu petugas untuk mendata puluhan juta pelaku usaha non-pertanian di seluruh Indonesia — mulai dari usaha mikro rumahan hingga korporasi besar. Metodenya hybrid: CAWI (pengisian online mandiri) di bulan Mei, dilanjutkan door-to-door Juni hingga Agustus.
Secara resmi, sensus ini digadang-gadang sebagai fondasi data akurat untuk perencanaan pembangunan, rebasing indikator ekonomi, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Harapannya mulia: memotret struktur ekonomi pasca-pandemi, termasuk ledakan ekonomi digital, gig economy, platform-based business, dan transformasi UMKM.
Namun, benarkah kali ini berbeda? Atau hanya akan mengulang pola lama: data menumpuk indah di laporan, sementara celah di lapangan kesenjangan tetap menganga?
Pucuk Dicinta Ulam-pun Tiba: Harapan yang Dijanjikan
SE2026 datang di saat yang tepat. Indonesia menghadapi perubahan struktur ekonomi yang cepat: pusat perbelanjaan dan ruko banyak kosong, tapi mobilitas dan transaksi digital tetap tinggi. Ekonomi gig dan kreator digital yang “abu-abu” selama ini sulit tercatat, kini dijanjikan akan terpetakan lebih baik.
Data yang dihasilkan diharapkan membantu:
– Targeting program UMKM yang lebih presisi (selama ini sering blunder karena data tidak sinkron).
– Mengidentifikasi sektor unggulan dan wilayah yang butuh intervensi.
– Memberi gambaran realistis tentang produktivitas, daya saing, dan distribusi usaha dari Sabang sampai Merauke.
BPS sendiri mengklaim ini sensus pertama yang benar-benar adaptif terhadap transformasi digital. Jika berhasil, hasilnya bisa jadi kompas yang lebih tajam menuju pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Realitas Kesenjangan yang Mengintai
Namun, mari bongkar lebih dalam. Tantangan SE2026 jauh lebih berat daripada sensus 2016.
Pertama, soal kepercayaan pelaku usaha. Banyak yang masih ragu memberikan data lengkap karena khawatir bocor, dipakai untuk pajak, atau menimbulkan birokrasi baru. BPS sendiri mengakui ini sebagai tantangan utama. Tanpa partisipasi jujur dan optimal, data berisiko bias dan tidak mencerminkan realitas.
Kedua, kesenjangan digital dan inklusivitas. Metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) memang modern, tapi pelaku usaha di daerah terpencil, UMKM lanjut usia, atau yang minim literasi digital berpotensi terlewat. Sementara ekonomi digital bergerak sangat cepat — jauh lebih cepat dari siklus sensus 10 tahunan. Gig economy dan transaksi online sering “tidak kelihatan” dalam pendataan konvensional.
Ketiga, masalah klasik yang belum tuntas: dari data ke kebijakan. Hasil Sensus Ekonomi 2016 sudah memotret bahwa usaha mikro-kecil mendominasi jumlah (98,7%), tapi kontribusi omzet dan upah lebih banyak dikuasai usaha menengah-besar. Data itu ada, tapi apakah benar-benar mengubah nasib UMKM? Masih banyak pelaku usaha layak yang tak tersentuh bantuan, sementara targeting program sering meleset.
Keempat, kecepatan perubahan. Pascapandemi, perilaku ekonomi berubah drastis. Jika SE2026 tidak mampu menangkap fenomena baru dengan akurat, akan tercipta kesenjangan besar antara “data resmi” dan realitas di lapangan.
Bongkar Inti: Data Bukan Masalah Utama, Implementasi yang Jadi Soal
Secara objektif, Indonesia tidak selalu kekurangan data. Yang sering menjadi bottleneck adalah *kemauan dan kemampuan menerjemahkan data menjadi aksi konkret*. Birokrasi yang lambat, kepentingan politik jangka pendek, dan kurangnya transparansi publik terhadap hasil sensus kerap membuat data hanya jadi “hiasan statistik”.
SE2026 berpeluang besar jika:
– Data dibuka secara transparan (bukan hanya untuk internal pemerintah).
– Hasilnya dievaluasi secara independen.
– Benar-benar digunakan untuk mendorong UMKM naik kelas, memperbaiki iklim usaha, dan mendukung ekonomi hijau.
Tapi jika hanya jadi ritual pendataan tanpa follow-up serius, maka judul “Harapan Transformasi” akan kalah telak dengan “Realitas Kesenjangan Data”.
Partisipasi Anda Menentukan
Bagi pelaku usaha — sekecil apa pun usahanya — ini saatnya berpartisipasi aktif. Isi survei online atau beri data jujur saat petugas datang. Bukan semata membantu pemerintah, tapi membantu ekosistem bisnis nasional agar lebih sehat dan berkeadilan.
Sensus Ekonomi 2026 bisa menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih maju. Tapi hanya jika kita semua mau jujur dengan data, dan pemerintah mau jujur dengan implementasi kebijakannya.
Kompas sudah disiapkan. Tinggal lihat apakah nahkoda mau mengubah arah kapal, atau sekadar memegang kompas sambil melanjutkan pelayaran lama.
Data kita. Masa depan kita. Kawal bersama.
(*)
