Wahdi: Jaga Kesejahteraan Masyarakat Agar Sandang Pangan Terpenuhi
Bongkar Post
Metro –Pemerintah Kota Metro Harus Senantiasa menjaga kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan termasuk juga pekerjaan sehingga sandang pangan terpenuhi.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Metro Wahdi Sirajuddin usai hadiri Sarasehan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tema” satukan langkah dalam penanganan isu-isu krusial kesejahteraan sosial di Kota Metro” di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai (GSA-BSW), Selasa, (13/08/2024).
Menurut nya sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa harus mensejahterakan masyarakat maka tentu harus maksimal merealisasikannya.
“Kemudian Apa usaha yuk bersama membangun data-data makanya harus terhimpun ada PSM ada tksk ada pendamping PKH itu diajak bekerja bersama.
Dan rupanya di TKS kita itu datanya masih kurang lebih masih di sekitar 69 dampak pandemi itu rupanya masih ada nah kita ingin outcome tentu masyarakat itu sejahtera, ini menjadi PR kita bersama tentu harus semakin diperbaiki lagi,” ungkapnya.
Sementara itu Sri Amanto Kepala Dinas Sosial Kota Metro menambahkan untuk saat ini data masyarakat Kota Metro penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang lebih 7000-an.
“Dan datanya PKH untuk angka kemiskinan sendiri pak wali sudah mengatakan dan kalau tahun 2023 kan 7,28 tahun 2024 tadi kan 6,7 berarti ada penurunan,” papar Sri Amanto.
Ia menegaskan dinas sosial memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
“Kalau yang jelas kalau di Dinas Sosial kan kita tanggung jawabnya kepada mengurangi beban pengeluaran makanya ada program dari pusat itu adalah ada PKH, BPNT dan ada bagian persandangan.
Serta dari dinas pendidikan ada PIP, kemudian dari pertanian itu kan ada subsidi pupuk. Itu semua program untuk mengentaskan kemiskinan tetapi yang menilai adalah BPS,” ucapnya.
Untuk mengenai target Sri amanto menyebut bahwa kalau Dinas Sosial terkhusus kepada pencapaian indikator kinerja utama 26 jenis PPK itu harus di tangani semuanya. Kalau target kemiskinan itu ada nanti di RPJMD yang di buat Bappeda untuk 2025 sampai 2029.
“Dan untuk kriteria yang tidak menerima bansos saat ini ada 15 diantaranya individu tidak ditemukan, alamat tidak ditemukan, meninggal dunia, keluarga mampu memberi pekerjaan, sebagai SN, TNI, polisi,aparatur negara.
Serta pensiunan PSN polisi mau TNI, gaji di atas UMP, penghasilan dari APBD atau APBN, Anggota keluarga ada yang ASN police dan TNI.
Untuk itu hari ini kita lakukan pertemukan seluruh komponen dari mulai PSM tksk RT RW Pak Lurah guna kumpul bareng untuk menentukan wajar tidak untuk menerima PKH maupun Bansos,” terangnya. ( Asep)
