Rapat Paripurna DPRD Metro, Walikota Tugaskan Wakil Sampaikan Jawaban Pandangan Fraksi-fraksi
Bongkar Post, Metro — Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Metro tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ T.A 2025 dan jawaban Walikota.
Rapat yang langsung di gedung paripurna DPRD kota setempat , Senin (20/4/2026) tersebut dipimpin oleh Ria Hartini ketua DPRD Kota Metro dalam pembukaannya mengatakan Rapat dihadiri oleh 21 anggota dari 25 anggota maka rapat dapat dilanjutkan dan terbuka untuk umum.
Iya juga mengatakan dengan dikarenakan Walikota Metro sedang ada kegiatan di Kementerian maka dengan diberikannya surat kuasa kepada Wakil Walikota Metro maka untuk agenda kedua terkait jawaban Walikota tentang pandangan fraksi-fraksi akan diwakilkan oleh Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana.
Dalam kesempatannya Sekretaris DPRD Kota Metro, Yahya Rachmat, saat menyampaikan surat masuk menjelaskan bahwa ketidakhadiran wali kota bukan tanpa alasan. Ia menyebut adanya agenda nasional yang tidak bisa ditinggalkan.
“Pada 17 April 2026, ada surat bernomor 100.1.7/382/D01-01/2026 bersifat penting, terkait undangan kepada wali kota untuk menghadiri rapat koordinasi nasional bersama Menteri Pertanian di Jakarta,” ucapnya.
Sementara itu Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota yang disampaikan pada 1 April 2026 itu, Fraksi Gerakan Nasdem Raya (GNR) melalui juru bicaranya, H. Efril Hadi, SE, MKeS (sekretaris fraksi) memberikan catatan khusus kepada Walikota Metro diantaranya terkait infrastruktur.
Efril Hadi, menyinggung LPKJ bidang infrastruktur yang dikatakan berhasil meraih skor 0,5791 melampaui target perencanaan yang telah ditetapkan sebesar 0,559. Maka dalam pandangan fraksi GRN, DPRD minta Walikota untuk menjelaskan secara menyeluruh peningkatan pencapaian tersbut dengan data riil seperti panjang dan kondisi kemantapan jalan saat ini.
Dalam pandangan fraksi GRN, DPRD minta Walikota untuk menjelaskan secara menyeluruh peningkatan pencapaian tersbut dengan data riil seperti panjang dan kondisi kemantapan jalan saat ini.
Karena, kata F-GNR kemantapan jalan saat ini merupakan janji dan tagline walikota dan wakil walikota, yaitu “jalan mulus, lampung terang benderang” harus ada keinginan keras dari pemerintah daerah untuk memperioritaskan dan mengajukan anggaran bidang infrastruktur yang cukup yang akan dibahas bersama legislatif.
“Kami memberikan perhatian khusus terhadap penataan Pasar Pagi di Jalan Imam Bonjol yang sudah sangat menggangu fasilitas umum,” ujar Efril Hadi.
Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui fraksinya di DPRD Kota Metro Yadi Lamnunyai , pada pandangan umum menanggapi LKPJ Walikota Metro TA 2025 salah satu nya juga menyoroti terkait layanan poli klinik RSU A Yani yang dikatakannya masih dikeluhkan oleh masyarakat, antrian panjang adanya penumpukan di ruang tunggu yang sudah seperti pasar, berjubel dan sangat tidak kondusif sebagai tempat layanan orang untuk berobat.
“Bagaimanapun kondisi seperti ini harus segera diperbaiki,” kata juru bicara F-PDIP Yadi Lamnunyai.
Sementara itu perwakilan gabungan Tiga Partai Politik (parpol) terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB melalui juru bicaranya menanggapi LKPJ Walikota Metro 2025 meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dapat menghadirkan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,
Menurut Sutikno jubir fraksi gabungan parpol tersebut, program penanggulangan banjir ‘terkesan’ tidak terencana dengan baik. Seperti, pembangunan drainase yang tidak terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Setiap saluran berdiri sendiri dan tidak saling terhubung antara ruas jalan yang satu dengan yang lain,” ungkap Sutikno.(**)
