Bongkar Post
Lampung Selatan,
Anggaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram sebesar Rp. 4.344.000 diduga disunat oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Soni Fauzi sebesar Rp.900.000 setiap TPS.
Dari sumber yang dapat dipercaya mengatakan, setiap TPS dana operasionalnya dipotong sebesar Rp. 900.000 tersebut dengan alasan untuk sewa alat scand/Poto Copy Rp. 500.000, untuk pembuatan SPJ Rp.320.000 dan untuk pembelian Suplemen Vitamin 9 anggota KPPS sebesar Rp.90.000.
“Setiap KPPS menerima Anggaran Operasional TPS itu dari Ketua PPS dikarenakan Anggaran KPPS itu dari KPU langsung di transfer ke rekening Sekretariat PPS, ” Ujar sumber yang tidak mau di sebutkan namanya, Selasa 20/2/2024.
“Namun, setelah Anggaran KPPS itu dicairkan oleh Bendahara PPS lalu diberikan kepada KPPS tidak sepenuhnya Rp. 4.344.000 karena masing masing KPPS di potong sebesar Rp.900.000. Coba bayangkan, di Desa Tanjung Baru ada 22 TPS, ” Imbuh sumber.
L
Menanggapi hal itu, Ketua PPS Desa Tanjung Baru, Soni Fauzi saat dikonfirmasi mengatakan dugaan pemotongan Anggaran KPPS itu tidaklah benar.
Soni Fauzi beralasan Anggaran sebesar Rp. 900.000 per TPS itu bukanlah pemotongan melainkan kesepakatan dari KPPS kepada PPS untuk membantu menyediakan scand/printer, membuatkan SPJ dan menyediakan suplemen Vitamin.
“Itu bukan pemotongan. Anggaran operasional untuk setiap TPS Rp. 4.344.000 semua di serahkan ke masing masing KPPS hanya setelah diterima oleh KPPS, mereka (KPPS.red) meminta PPS untuk membantu membuatkan SPJ, menyediakan Scand/printer dan sebagian untuk suplemen Vitamin, maksudnya agar terkoordinir di semua TPS, ” Elak Soni Fauzi saat dikonfirmasi Bongkar Post melalui telepon Selasa 20/2/2024.
Menurut Fauzi, terkait pengadaan printer/Scand/poto copy itu tetap mengacu sesuai dengan aturan KPU bahwa di setiap TPS harus menyiapkan printer dan bilamana TPS tidak mampu untuk menyediakan Printer maka bisa di mobilisasi oleh PPS.
“Dasar itulah kami (PPS) mengumpulkan semua KPPS bahwa pengadaan printer itu hukumnya wajib karena penggandaan berita acara itu tidak boleh di ekspos keluar akhirnya semua KPPS sepakat untuk printer dimobilisasi oleh PPS dengan anggaran Rp. 500.000 per TPS dikoordinir PPS, ” Tukasnya.
“Begitu juga untuk SPJ yang anggarannya Rp. 320.000 dikarenakan semua KPPS tidak bisa membuat SPJ maka pembuatan SPJ di serahkan ke PPS. Kalau untuk Suplemen Vitamin yang kita koordinir hanya satu lempeng vitamin dengan harga Rp. 10.000 per orang sedangkan jumlah anggota KPPS di setiap TPS itu ada 9 orang, ” Imbuh Oji sapaan akrab Soni Fauzi.
Soni menjelaskan, semua itu berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah oleh KPPS dan PPS.
“Ini sudah disepakati oleh KPPS, sebelumnya sudah di musyawarahkan. Hari ini juga semua KPPS kami kumpulkan di balai desa tujuannya jangan sampai terjadi ke salah pahaman, ” Pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Merbau Mataram, Heru Iswanto menegaskan, sebelumnya dirinya telah memberikan himbauan kepada semua PPS agar tidak melakukan pemotongan Anggaran KPPS.
Selain itu, kata Heru, dari Ketua KPU juga sudah ada peringatan jangan sampai ada bahasa pemotongan terhadap anggaran KPPS.
“Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan juga dari awal sudah memberikan arahan kepada PPK untuk menyampaikan ke PPS agar tidak melakukan pemotongan anggaran KPPS, ” Tegas Heru.
Heru menjelaskan, sebelumnya dirinya juga sudah menghimbau kepada semua PPS agar tidak melakukan pemotongan dana Operasional KPPS.
“Karena dari KPU dana itu masuk ke rekening PPS dan harus diserahkan ke masing masing KPPS sesuai nilai anggaran dari KPU, ” Jelasnya.
Menurut Heru, terkait ramainya dugaan Pemotongan anggaran KPPS Desa Tanjung Baru, sebagai Ketua PPK dirinya telah mengkonfirmasi langsung hal tersebut kepada Ketua PPS Soni Fauji.
“Sudah saya konfirmasikan dan sudah ketemu langsung dengan Ketua PPS Soni Fauzi kalau pun memang benar adanya pemberitaan tentang pemotongan anggaran KPPS itu segera di selesaikan jangan sampai mencoreng nama baik Desa, Kecamatan juga Lembaga Penyelenggara Pemilu, ” Harapnya.
“Terkait hal ini, sejauh ini saya belum menyampaikan konfirmasi kepada KPU karena saya berharap Ketua PPS Soni Fauzi bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Memang belum laporan ke KPU, ” Tutup Heru. (fir)
