Pj Gubernur: Illegal Fishing, Piracy and Maritime Crimes Ancaman Nyata yang Harus di Waspadai
Bongkar Post
Bandar Lampung, BP
Pejabat Gubernur Lampung Samsudin, Hadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan keamanan dan ketahanan diwilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kegiatan itu, digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maves) Republik Indonesia, di ballroom hotel Swiss-bell, Bandar Lampung, Kamis, 1/8/2024.
Dalam sambutanya, Samsudin menyambut baik atas kehadiran para narasumber dan peserta FGD, yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta masyarakat yang peduli dengan isu- isu pesisir dan kepulauan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta FGD. Karena kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan untuk mencapai tujuan diskusi kita pada hari ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Samsudin menjelaskan, bahwa Provinsi Lampung, dengan garis pantai yang membentang luas dan pulau-pulau kecil yang menambah keindahan serta kekayaan alam, memiliki peranan yang sangat strategis.
Menurutnya, pulau-pulau seperti Krakatau dan Pahawang tidak hanya menjadi tujuan wisata yang menarik tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang vital.
“Namun, wilayah-wilayah ini menghadapi berbagai ancaman yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan terpadu,” kata dia.
Dia menyadari, bahwa sebagai salah satu wilayah pesisir, Provinsi Lampung rentan terhadap berbagai ancaman.
“Risiko ancaman-ancaman Keamanan seperti illegal fishing, piracy and maritime crimes merupakan ancaman nyata yang harus kita waspadai,” ungkapnya.
Menurut dia, aksi-aksi ini tidak hanya mengancam keselamatan kapal dan aktivitas pelayaran, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan kerugian jiwa yang tidak ternilai.
“Dengan ancaman keamanan yang beragam dan kompleks ini, perlindungan dan pengamanan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sangat penting, untuk mempertahankan kedaulatan negara, keberlangsungan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ucap Samsudin.
Kemudian, Samsudin juga menyoroti Perubahan iklim global yang memberikan dampak yang semakin nyata di wilayah pesisir Lampung.
“Kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi badai tropis mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kondisi ini berpotensi menyebabkan erosi pantai, kerusakan habitat laut, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Samsudin Mengajak untuk perlu merancang dan menerapkan strategi adaptasi perubahan iklim yang efektif.
“Ini termasuk perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, pengelolaan hutan mangrove, dan konservasi terumbu karang,” kata dia.
Dia juga menambahkan, bahwa peningkatan kapasitas dan pendidikan juga merupakan bagian penting dari strategi pencegahan.
“Masyarakat pesisir perlu mendapatkan pelatihan mengenai mitigasi risiko dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya pesisir. Program-program pelatihan dan kampanye kesadaran harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi risiko bencana dan menjaga lingkungan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Samsudin menegaskan terhadap aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan yang merusak dan perusakan habitat laut, harus menjadi bagian integral dari kebijakan.
“Kebijakan yang mendukung perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa ekosistem kita tetap terjaga dan berfungsi dengan baik, tegasnya.(Jim)
