Ki-ka: Nyonya Bambang Hermanto, Bambang Hermanto, Ahmad Junaidi Auly, Pj Gubernur Lampung Samsudin, Deddy Amarullah, Otto Fitriandy dan istri saat pisah sambut di Lampung pada 28 Juni 2024. Insert: Otto Fitriandy saat pisah sambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 13 Juni 2024. | Kolase Grid Art/Borneo News/Pemprov Lampung/Muzzamil
Bongkar Post
BANDARLAMPUNG – Usai pelantikan bareng sejawat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Perwakilan 20 Provinsi se-Indonesia oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI Mahendra Siregar di Jakarta, 3 Juni lalu, pejabat baru Kepala OJK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Otto Fitriandy resmi dikukuhkan gantikan pejabat lama Bambang Hermanto.
Prosesi pengukuhan dan pisah sambut dihelat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada taja khidmat di Balai Keratun kompleks kantor Gubernur Lampung, Jl Wolter Monginsidi 69, Kelurahan Talang, Telukbetung Utara, Bandarlampung, Jum’at (28/6/2024).
“Terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah menjalankan tugas dengan baik,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto cum Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Hasan Fawzi, saat pidato pengukuhan.
Bambang Hermanto, cukup lama di Lampung, sejak tahun pertama situasi kahar pagebluk COVID-19, tepatnya sejak Juni 2020.
Sebelum ke Lampung, Bambang, pengampu motto “jabatan adalah amanah, kerja adalah ibadah, hidup adalah bermanfaat bagi sesama”, Sarjana IPB University 1995-2000, Magister Manajemen Universitas Airlangga 2009-2011 ini, peniti karir mulai dari lembaga makroprudensial, bank sentral RI, menjadi staf pengawas junior Kantor Bank Indonesia (BI) Jember Jawa Timur Juni 2001-Februari 2007, Manajer Pengawas Kantor Perwakilan (KPw) BI Jawa Timur (Maret 2007-November 2012), dan Asisten Direktur Kepala Administrasi KPw BI Jawa Timur Desember 2012-Maret 2014.
Barulah pindah ke lembaga mikroprudensial negara, menjadi Asisten Direktur Kepala OJK RI Kediri Jawa Timur Maret 2014-Maret 2016, Deputi Direktur OJK RI Perwakilan Maluku April 2016-Maret 2020 dimana dia sempat diamanati sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Maluku per Mei 2017 hingga Maret 2020, balik ke Jakarta sebagai Eksekutif Pengawas Bank pada Kelompok Pengawasan Departemen Pengawasan Bank III Kantor OJK RI Maret-Juni 2020, barulah ke Lampung kurun Juni 2020-Juni 2024.
Bambang, dikenang masyarakat Lampung, sukses mengawal pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional berikut program penanggulangan pandemi global COVID-19 seturut bulan terakhir begitu bertugas di Lampung Juni 2020 melalui sinergi bersama unsur daerah dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sebelumnya berperan sebagai lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak COVID-19 tingkat nasional-daerah, mau pun saat per 20 Juli 2020 sesuai Perpres 82/2020 diintegrasikan kewenangannya dengan kewenangan kementerian/lembaga lainnya untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi; 18 lembaga negara dibubarkan dari Gugus, beberapa dialihkan kewenangannya ke lembaga baru: Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) saat itu dan telah pula dibubarkan pada 5 Agustus 2023 lalu.
Bambang, cekatan menghela antara lain program relaksasi kredit warga nasabah lembaga jasa keuangan dibawah mandatori pengawasan OJK, dan program vaksinasi nasional gratis COVID-19 bersama entitas masyarakat sipil Lampung.
“Kami takkan melupakan kesan baik kinerja beliau selama di Lampung. APINDO bahu membahu bersama OJK dan lainnya, kita berperang melawan pandemi salah satunya terjun langsung galang vaksinasi COVID-19 saat itu, tahun 2021,” ujar Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung, Ary Meizari Alfian, salah satu hadirin pengukuhan, saat dimintai kesan dan pesan, Jum’at siang.
“Selamat jalan, selamat bertugas di tempat baru pak Bambang Hermanto, selamat datang di Lampung pak Otto Fitriandy,” khatur Ary.
Bambang Hermanto selanjutnya bertugas sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II pada Kantor OJK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Ada pun, pidato Hasan Fawzi menyebut, pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi Kepala OJK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang baru untuk mewujudkan kinerja handal dalam memajukan Lampung.
Kepada pejabat baru Otto Fitriandy, Hasan menggarisbawahi, OJK harus senantiasa dapat menjawab segala tantangan dan permasalahan yang ada tengah masyarakat.
“Selamat bertugas kepada bapak Otto Fitriandy, hari ini emban tugas baru sebagai Kepala OJK Perwakilan Provinsi Lampung. Harapan dan ekspektasi stakeholders untuk kinerja OJK dalam menjawab tantangan dan permasalahan ditengah masyarakat harus mampu kita jawab dengan sebaik-baiknya,” pesan Hasan, berterima kasih kepada hadirin dan semua mitra lembaga yang mendukung kinerja OJK dalam penguatan sektor jasa keuangan di Lampung sejauh ini.
Seturut, senada ucapan selamat jalan selamat datang, Pj Gubernur Lampung, Samsudin, berharap OJK meningkatkan kerja sama dan koordinasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UMKM dan sektor produktif.
“Kita semua patut bersyukur atas capaian kinerja yang selama ini telah diraih oleh Provinsi Lampung. Di antaranya penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan Sektor Pertanian, Provinsi Pendukung Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian, Provinsi Dengan Strategi Terbaik Dalam Penyaluran KUR,” tutur Samsudin, mantan guru kimia kini Pj gubernur.
Momentum ini menjadi penting tandas dia, untuk terus memperkuat sinergitas kedepan.
“Pemerintah Provinsi Lampung mengharap Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dapat terus melanjutkan sinergitas dan kerja sama, antara lain kerja sama dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemkab/Pemkot se-Lampung dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah melalui program-program TPKAD yang selama ini telah berjalan. Kedua, kerja sama dengan stakeholder terkait dalam penyaluran KUR guna mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan sektor sektor produktif lainnya di Lampung.”
“Ketiga,melakukan kerja sama dengan terus mendukung program unggulan yang ada di Provinsi Lampung,” imbuhnya.
Samsudin berharap, berbekal dedikasi dan pengalaman yang dimiliki, Otto akan mampu memimpin, juga memberikan semangat baru bagi kemajuan industri jasa keuangan di, dan bagi masyarakat di, Lampung.
“Selamat kepada Pak Otto, saya yakin dengan kemampuan yang Bapak miliki dapat membangun Lampung lebih baik lagi. Pak Bambang Hermanto terima kasih, anda telah memimpin OJK Lampung dengan baik, telah beri kontribusi positif bagi pengembangan perekonomian di Lampung. Semoga semakin sukses dalam mengemban tugas yang baru,” takzim Samsudin, yang juga memberikan piagam penghargaan kepada Bambang, pada taja pengukuhan yang dihadiri oleh pimpinan OPD Pemprov Lampung, utusan Forkopimda Lampung, aleg DPR/MPR dapil Lampung II dari PKS cum anggota Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly, bupati/walikota se-Lampung antara lain Wakil Walikota Bandarlampung Deddy Amarullah, pimpinan lembaga jasa keuangan provinsi, juga asosiasi profesi sektor perekonomian antara lain Ketua DPP APINDO Lampung Ary Meizari Alfian.
Berpidato perdana, Otto Fitriandy berharap semoga dirinya dapat bertugas dengan baik, dapat bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan seluruh stakeholder di Lampung.
“Untuk kita secara bersama, berkontribusi positif bagi penguatan industri jasa keuangan dan untuk perkembangan Provinsi Lampung di masa akan datang,” asa Otto Fitriandy.
Otto, saat doorstop mengintensi pihaknya siap menjalankan dua prioritas program utama OJK RI Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2024 ini. Yakni, dukungan fasilitasi pengembangan UMKM di Lampung sejalan arahan direktif Pj. Gubernur Lampung dengan sinergi kolaborasi dengan seluruh pelaku industri jasa keuangan di Lampung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah merumuskan kebijakan pendukung tersebut.
Kemudian, program tentatif pemberantasan judi daring (judi online/judol) sesuai beleid Keputusan Presiden (Keppres) 21/2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online) yang berlaku sejak ditandatangani Presiden Jokowi 14 Juni lalu, dimana satgas diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto ini dibentuk untuk dukung percepatan pemberantasan judol secara terpadu, OJK salah satu anggotanya.
“OJK tergabung Satgas Pemberantasan Judi Online, kita juga sudah melakukan berbagai pemblokiran kegiatan yang ada keterkaitan dengan judi online,” lugas Otto, melugaskan pula selain itu OJK Lampung akan terus menjalankan program lainnya bekerja sama dengan multipihak dan stakeholder terkait untuk memajukan perekonomian Lampung.
Terkait, Hasan Fawzi menyebut OJK terus bergerak aktif dalam Satgas tersebut, waktu ke waktu telah memblokir ribuan rekening terindikasi terkait judol. “Sudah ribuan rekening yang kami blokir,” sebut Hasan.
OJK Lampung, tandas Hasan, siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menggali potensi, mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung. OJK butuh kolaborasi pemangku.
“Dengan semangat baru dan prioritas jelas, OJK Lampung dibawah kepemimpinan Otto diharap dapat membawa perubahan positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” injeksi Hasan Fawzi.
Otto Fitriandy sebelumnya adalah Kepala OJK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kurun 4,5 tahun terakhir, sejak dikukuhkan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, 20 Januari 2020.
Dia digantikan pejabat baru dikukuhkan pada 13 Juni 2024 lalu, Primandanu Febriyan Aziz, sekaligus pisah sambut yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Keuangan Konsumen cum Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi.
PR, Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Rakyat, Masih Jomplang
Berbicara inklusi dan literasi, disaripatikan dari Strategi Nasional Literasi Keuangan indonesia (2017), sedikitnya per literatur ada beberapa definisi inklusi keuangan yang ngetren pascakrisis 2008 terutama didasari dampak krisis terhadap kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, buruh yang tak punya dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan adalah akses yang dimiliki rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan ini harus tersedia berkelanjutan dan teregulasi dengan baik.
World Bank (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mau pun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Sebut definisi lain, inklusi keuangan ini kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari situ dapat disimpulkan, unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas.
Dengan inklusi keuangan, diharapkan dapat mengurangi jumlah warga unbanked (belum punya rekening bank) sebab tak punya akses layanan perbankan dasar seperti tabungan.
Mengingat, akses keuangan ini hak dasar bagi dan berperan penting meningkatkan hidup rakyat, untuk itu salah satu pemenuhan kebutuhan produk dan layanan jasa keuangan dari level paling mendasar, lewat kepemilikan rekening bank lantas bisa berkembang untuk memiliki produk-layanan lainnya (asuransi, pembiayaan, program pensiun, investasi).
Pengingat, ragam manfaat didapat apabila tercipta keuangan inklusif: meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia, memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal-nasional yang berkelanjutan, dan mengurangi kesenjangan dan rigiditas low income trap hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berujung penurunan tingkat kemiskinan.
Menurut World Bank, inklusi keuangan ini faktor pendukung utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. “Sejak 2010, telah lebih dari 55 negara telah membuat komitmen untuk inklusi keuangan, lebih dari 60 negara telah meluncurkan atau sedang mengembangkan strategi nasional.”
Di Indonesia, komitmen mendukung inklusi keuangan di dalam negeri terus dihelat dan dihela OJK bersama industri jasa keuangan dan lembaga terkait, tak terbatas pada pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga empat elemen inklusi keuangan lainnya: perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan mau pun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri.
Disebutkan, upaya tempuhan lain, beberapa program OJK masa ke masa, dari program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) plus inisiatif Desa Nabung Saham didalamnya.
Juga ada program Bank Wakaf Mikro (BWM); Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU); Kredit Usaha Rakyat (KUR), Layanan Keuangan Mikro, Desa Inklusi Keuangan, serta lainnya.
Guna meningkatkan inklusi keuangan yang signifikan berkelanjutan, OJK, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, stakeholder terkait serentak se-Indonesia melangsungkan Bulan Inklusi Keuangan medio Oktober 2017 melalui program kampanye dan sosialisasi inklusi keuangan, penjualan produk dan jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus Oktober yang diharap makin perkuat komitmen dan dukungan stakeholders untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memantapkan kepercayaan konsumen atas produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, pergadaian, dana pensiun dan teknologi finansial (fintech).
2019, berdasar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ke-3 Tahun 2019 taja OJK, tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia mencapai 76,2 persen, telah memenuhi nilai sesuai Perpres. Namun tingkat literasinya notabene masih rendah: 38 persen, berarti dalam hal ini masyarakat pengakses jasa keuangan telah banyak namun tingkat pemahamannya masih rendah sehingga menyebabkan resiko bagi masyarakat soal apa yang dibeli dan apa yang diakses.
Lantas kini atau empat lima tahun kemudian, masih jomplangkah keadaannya, pak OJK?
Menyitat keterangan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta pada 22 Maret 2024 lewat, diketahui bahwa pemerintah berhasil meningkatkan inklusi keuangan tahun 2023 dari target 88 persen menjadi 88,7 persen.
Capaian didorong afirmasi 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, 30 juta merchant QRIS, 1,11 juta Kartu Pekerja tersalur, pembiayaan bersubsidi terhadap 4,64 juta debitur KUR, serta keterjangkauan eksponensial layanan keuangan ke rakyat perdesaan berupa 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu layanan keuangan digital.
Pemerintah menarget tingkat inklusi keuangan di Indonesia tahun 2024 sebesar 90 persen. pada 2024. Target itu diputuskan dalam rapat yang digelar hari ini.
“Dapat disampaikan target inklusi keuangan 2024 adalah 90 persen. Kedepan, beberapa tantangan inklusi keuangan harus dibenahi, antaranya mengurangi kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan literasinya, kemudian disparitas antar daerah dan antar kelompok sosial ekonomi,” kuak Airlangga, menghunus jurus mencapai target, mengurai tantangan itu, melalui penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan sebagai salah satu mandatori dari UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta akan terus melibatkan industri sektor keuangan dengan berbagai inisiatif agar target nasional inklusi keuangan 90 persen di 2024 bisa tercapai.
Bagaimana dengan Lampung, pak OJK?
Setali tiga uang: jomplang, OJK setempat setidaknya apabila ditarik dari linimasa sejak dipimpin Kepala Perwakilan Provinsi Lampung 2018-2020, Indra Krisna yang punya rekam jejak sukses mengawal perkuatan-pemajuan sektor jasa keuangan Kota Malang sekitarnya dimana dia Kepala OJK setempat sebelum pindah ke Lampung; dilanjut digeber di era Kepala Perwakilan Provinsi Lampung Bambang Hermanto berselang, diketahui OJK setempat terus lembur meningkatkan capaian rerata keduanya, saat yang sama sekaligus mengurai bentang kendalanya.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ke-3 Tahun 2019, indeks literasi keuangan di Lampung saat itu baru 30,97 persen alias dibawah rerata nasional 38 persen, inklusi keuangannya 61,94 persen alias dibawah rerata nasional 76,2 persen.
2023, pas momen OJK Lampung gaet Bank Indonesia, 32 IJK dan 5 asosiasi IJK guyub bareng dalam taja DIGGIFest 2023 rayakan Bulan Inklusi Keuangan di Oktober, indeks literasi keuangan Lampung 41,30 persen dibawah rerata nasional 49,68 persen, dan inklusi keuangannya 74,81 persen pun idem dibawah rerata nasional 85,10 persen.
Per mutakhir, olah data keterangan Otto Fitriandy sebelumnya, Rabu (26/6/2024) lalu, dari 2.654 desa atau pekon atau kampung atau tiyuh dan kelurahan di Lampung, sebanyak 2.601 desa di antaranya telah memiliki 50.229 agen Laku Pandai dengan 818.381 nasabah dan outstanding Rp57,3 miliar, per Maret 2024.
Selain itu setotal 227 Desa telah memiliki Agen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau nama lain sesuai asas subsidiaritas UU Desa untuk wilayah administratif kabupaten di Lampung: Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) di Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat; Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, Way Kanan, Mesuji; dan, Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTiyuh) di Kabupaten Tulang Bawang Barat; yang telah terintegrasi aplikasi digital e-SAMSAT atau e-Samdes (SAMSAT Desa), dan 828 desa lainnya sudah memiliki Agen BUMDes.
“Kami OJK Provinsi Lampung berkomitmen melanjutkan program Desa Inklusi Keuangan di Lampung, tersebar di empat kabupaten, meningkat sebanyak enam desa dari 2022, menjadi 16 Desa Inklusi Keuangan hingga awal 2024. Juga, terus mendorong peningkatan inisiatif Desa Nabung Saham, salah satu program utama dalam Desa Inklusi Keuangan, bagian dari inisiatif TPAKD Provinsi Lampung. Saat ini sudah ada 341 investor saham di Desa Inklusi Keuangan ini dengan rerata transaksi Rp1,01 miliar per bulan,” info Otto, Rabu.
Dijelaskan, Desa Inklusi Keuangan ini upaya TPAKD Lampung, dilatari rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa hingga melalui program ini akses keuangan dibuka seluasnya untuk masyarakat desa, dukung perekonomian desa dan sektor usaha yang berkembang di sana.
“Dengan langkah ini, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa di Lampung kita harap meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan, memberi akses keuangan lebih baik ke seluruh lapisan masyarakat. Kedepan, mungkin akan ada hal baru yang akan digulirkan dalam Desa Inklusi Keuangan sebagai salah satu program TPKAD Provinsi Lampung,” pungkas Otto Fitriandy.
Selamat jalan Bambang Hermanto. Selamat datang Otto Fitriandy, selamat khatong di Bumi Ruwa Jurai Lampung, bumi dimana konon katanya, ada perputaran uang Rp80 triliun per tahun didalam perikehidupan dan secara berseloroh, secara bersamaan pula, didalam “perih-kehidupan” segenap entitas warganya.
Pascapagebluk COVID-19, seiring ‘gado-gado’ situasi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity atau VUCA di seantero dunia, yang entah kapan berakhirnya. (Muzzamil)
