Kemenko Maves RI Bersama Pemerintah Daerah Lampung, Akan Bersinergi Terkait Hilirisasi Produk Perikanan
Bongkar Post
Bandar Lampung, BP
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia akan bersinergi dengan pemerintah daerah, terkait hilirisasi produk perikanan di Provinsi Lampung.

Dalam hal ini, Kemenko Maves melibatkan United Nations Development Programme (UNDB). Dimana UNDB bekerja untuk membantu Indonesia mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
“Tadi Pj. Gubernur Samsudin sudah menyampaikan terkait hilirisasi produk perikanan kepada kami, sehingga kami nanti akan bersinergi, dan melibatkan United Nations Development Programme (UNDB),” ujar Asisten deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves RI, Dr. RA. Adriani Kusumawardani, saat Foccus Grup Disscusion (FGD) membahas peningkatan keamanan dan ketahanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Kamis, 1/8/2024.
Dia juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga akan menggandeng karang taruna, ibu-ibu PKK terutama yang keluarganya nelayan yang ada di deerah pesisir.
“Karena program ini tidak hanya di Lampung, kami akan bergerak di sepanjang pantai seluruh Indonesia,” kata dia.
Dikatakan Andriani, bahwa UNDB juga sudah mempunyai program untuk bagaimana mengelola keuangan.
“Nelayan kaya tapi terlibat rentenir menjadi miskin, dan karena konsumtif akhirnya menjadi miskin lagi, jadi artinya tidak ada yang miskin lagi permanen, tapi pengelolaanya yang harus di perbaiki,” kata dia.
Kemudian untuk ekosistemnya, dia mengingatkan, juga harus di perkuat dengan cara mengingatkan hilirisasi.
“Hilirisasi tidak hanya di tambang, tapi di produk perikanan, tidak harus jutaan dolar, jika memang karang taruna mampu RP.5.000.000 – RP. 10.000.000, dan berputar dari misalnya produk pempek, di kemas lagi di industri-industri yang di kelola oleh pengusaha lokal disini, itu sudah menjadi ekosistem,” katanya.
Selanjutnya, koperasi yang mana menurut dia, meniadi jalan untuk memudahkan akses kepada, finansial, kepada perbankan, nah ini akan menyusun suatu ekosistem meskipun kecil.
“Tapi jika langkah yang kecil itu menjadi bermakna, insyaallah pak, semua yang menjadi bermakna, akan menjadi gerakan yang baik,” harapnya.
Andriani juga mengakui apa yang sudah di lakukan UNDB bersama pihaknya , sudah di lakukan di beberapa daerah-daerah yang lainnya, seperti di Lombok, Morotai, dan masih banyak lagi.
“Jika pulau-pulau kecil di sina mampu, apalagi di provinsi Lampung, sangat dekat dengan Jakarta,” ungkap Andriani
Disisi lain, Andriani juga menjelaskan fungsi di gelarnya FGD ini, yang mana untuk merancang kebijakan dan strategi-strategi untuk program-program kedepan.
“Dengan FGD ini fungsinya untuk meramu (merancang), kebijakan atau strategi-strategi kita yang paling tepat. Konkritnya nanti bakal ada program-program yang melibatkan BUMN Perbankan dan yayasan BUMN,” ungkapnya.
Menurut Andriani, kenapa mereka melibatkan perbankan karena mereka punya dana, punya anggaran untuk mensejahterakan rakyat terutama di pesisir.
“Seperti keluarga nelayan, nah ini nanti yang akan kita singkronkan,” kata dia.(Jim)







