Bantah Salahgunakan Randis, Ini Penjelasan DKP Lampung

  • Whatsapp

Bandar Lampung, BP

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Liza Derni membantah dirinya dituding menyalahgunakan kendaraan dinas (randis) operasional, berupa L300 dan Tossa, yang diperuntukan bagi pokdakan.

Bacaan Lainnya

“Ke kantor saya aja temui Pak Ratno sespri saya, krn beritanya tidak ada yg bener,” ujar Kadis, via pesan Whatsapp.
“Sy aja bingung yg mana”, “Sy rapat dulu ya mbak”…jawab Kadis selanjutnya. “Ketemu Bu Riri ya di kantor saya”, jawabnya lagi.

Dikonfirmasi di Kantor DKP Lampung, Ratno, juga membantah tidak ada kendaraan diluar yang digunakan Kadis.

“Saya wira wiri di rumah Ibu, gak ada Tossa, apalagi L300, Tossa itu untuk pokdakan peruntukannya,” ujar Ratno, pria yang merupakan sespri Kadis, saat ditemui di kantor DKP Lampung, pada Jumat (28/7/2023).

Sementara, Riri bagian keuangan mengatakan, keterlambatan lantaran sistem penarikan uang (di BPKAD, red) yang belum bisa ditarik keseluruhan. Misal di bulan Maret ada lima unit yang pajaknya habis, tapi yang keluar (dari BPKAD, red) cuma 2 unit (pembayaran, red).

“Jadi kita prioritaskan yang mana dulu, mana yang mau jalan, baru bulan berikutnya, atau di bulan apa, misal di bulan Maret 5, tapi bujet cuma 2,” jelas Riri, wanita berhijab, ditemui di kantornya.

Saat ditanya berapa jumlah randis, keduanya tidak bisa menjawab.

“Orang asetnya lagi rekom sih, kalo gak lagi rekom saya bisa tanyain, kalo berapa jumlahnya gak tahu juga,” tandas Riri.

Sementara menurut keduanya, keberadaan unit Tossa adalah bantuan yang diberikan ke Pokdakan, yang merupakan bantuan dari pusat (Kementerian).

“Kalau Tossa kita gak ada, Tossa itu bantuan Pusat ke Pokdakan, kita banyak kendaraan dari Kementerian, kita hanya identifikasi dan verifikasi,” kata dia.

Dijelaskan pula keberadaan mobil truk yang merupakan bantuan dari Kementerian, yang ditengarai nyangkrak, dan tidak terawat.
Mobil truk, ATI (alih teknologi) untuk melakukan sosialisasi ke kabupaten.

“Di dalamnya ada untuk demo masak,” ucap Riri.

Selain itu, mobil Thermo King (mobil pendingin), yang juga merupakan bantuan Pusat ke Pokdakan.

“Tapi nyangkrak, kayanya bermasalah dengan disana (pokdakan, red), mereka gak sanggup, kami juga gak jelas, udah pada rusak, mereka balikin, kita juga gak ada uang untuk perbaikan,” ungkapnya.

Bantuan Pusat, diakui keduanya, banyak yang langsung diberikan ke kabupaten melalui penyuluh yang ada di kabupaten, tanpa melalui Dinas (DKP Lampung, red).

“Kami hanya mendampingi Pusat ketika datang, kita anter. Pusat punya banyak penyuluh yang ditempatkan di kabupaten. Tapi nanti kalau bermasalah, baru kita yang ditelpon,” aku Riri.

Terkait perawatan, diakui Riri, anggaran Dinas tidak mencukupi.“

Perawatan itu dari Pusat, kita gak tahu, kita bisa kebebes, kita gak sanggup,” imbuhnya.

Terungkap, ada aspirasi dari Dewan, DPR RI yang langsung berkomunikasi dengan Kementerian, dan langsung disalurkan ke daerah / kabupaten.

“Terkadang kita gak tahu, bantuan-bantuan dari Kementerian banyak, kalau rusak dan perawatannya kita gak tahu,” pungkas Ratno.

Sementara, berdasarkan informasi sumber Bongkar Post, banyak kendaraan yang sudah jadi besi tua di DKP Lampung. Termasuk truk yang terparkir di garasi kantor Dinas. (tk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *