Bongkar Post
JAKARTA, BP–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima anugerah APBD Award 2023 dan Digital Government Award pada SPBE Summit Tahun 2023 sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Provinsi Lampung.
APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022, penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo pada kegiatan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Kamis (16/03/2023)
Penghargaan APBD Award 2023 diberikan kepada Gubernur Arinal Djunaidi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022, Di mana pada tahun tersebut, Provinsi Lampung menduduki posisi tertinggi pertama untuk Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2022, dengan realisasi anggaran sebesar 97.25%.
Angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96.68%, Provinsi Jawa Barat sebesar 96.44%, Provinsi Kalimantan Barat 95.54%, dan Provinsi Jawa Tengah 95.14%.
Wamendagri John Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD.
“Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik,” ucap Wamen.
Pada kesempatan tersebut, Wamen juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalisasi penyerapan realisasi APBD sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun anggaran 2022 semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, semoga Tuhan yang Maha esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam laporannya mengatakan bahwa ada dua agenda utama pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap realisasi APBD tertinggi dengan 3 kategori yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian agenda kedua adalah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023.
Pada Rakor tersebut, Kemendagri menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian, Lembaga dan Kementerian terkait, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Ketua BPK, Pimpinan KPK, kepala BPKP, Kepala LKPP Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Bareskrim dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Sedangkan Anugerah Digital Government Award pada SPBE Summit Tahun 2023 berdasarkan undangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Abdullah Azwar Anas, akan diserahkan forum SPBE
Summit 2023, di Kempinski Grand Ballroom, Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Kota Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2023.
Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional memberikan apresiasi berupa Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan pencapaian tinggi dalam penerapan SPBE, pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022.
*Tabel*
*Provinsi Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022 *
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Lampung
2. Kepulauan Riau
3. Jawa Barat
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Tengah
*Tabel*
*Provinsi Penerima Penghargaan Digital Government Award pada SPBE Summit Tahun 2023*
1. Lampung
2. Bengkulu
3. DKI Jakarta;
4. Jawa Barat;
5. Jawa Timur;
6. Bali;
7. Nusa Tenggara Timur;
—————————————————-
*Kemandirian Fiskal Provinsi Lampung 2022-2023*
BANDARLAMPUNG–Kemandirian Fiskal Provinsi Lampung Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan, tercatat pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 52,9% sementara pendapatan transfer sebesar 47,2% dan pada Tahun 2023 PAD sebesar 55,8% dan Pendapatan Transfer 44,2%.
Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Pendapatan Daerah provinsi Lampung sejak tahun 2021-2023 tercatat pada tahun 2021 total Realisasi APBD sebesar Rp7,469 triliun, dengan rincian PAD sebesar Rp3,249 triliun, pendapatan tranfser Rp4,219 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp10,642 miliar.
Pada tahun 2022 total Realisasi APBD sebesar Rp6,958 triliun, dengan PAD sebesar Rp3,678 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,280 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp39,713 miliar.
Pada tahun 2022 peningkatan PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah yang pada tahun 2021 sebesar Rp2,721 triliun meningkat Rp3,126 triliun pada tahun 2022. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat dari Rp33,335 miliar menjadi Rp45,568 miliar. Begitu juga dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari Rp480,532 miliar naik menjadi Rp499,813 miliar.
Sementara pada Tahun 2023 Realisasi APBD sebesar Rp7,412 triliun, dengan PAD sebesar Rp4,146 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,266 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp14,602 miliar.
Meskipun pendapatan pajak daerah mengalami penurunan dari Rp3,126 triliun tahun 2022 menjadi Rp2,982 triliun tahun 2023, tetapi total PAD meningkat yang disokong oleh pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp6,602 miliar menjadi Rp8,460 miliar tahun 2023.
Kemudian Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat signifikan dari Rp45,568 miliar menjadi Rp375,246 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga meningkat dari Rp499,813 miliar naik menjadi Rp779,720 miliar. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
Red.
