Bandar Lampung, BP
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Pattimura menilai impor beras akan memberi dampak buruk terhadap perekomian daerah. Kebijakan impor juga dianggap tak cuma merugikan, tetapi juga bakal membuat mental petani tertekan.
Pattimura menyatakan Partai Gerindra Lampung akan meminta pemerintah daerah untuk meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras.
“Partai Gerindra Lampung akan meminta pemerintah daerah untuk meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras karena dapat menekan harga jual hasil panen petani. Selain itu, impor beras juga membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini,” kata Pattimura, di Bandar Lampung, Rabu (24/3/2021).
Pattimura mengungkapkan impor beras secara tidak langsung juga menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada era tahun 1980-an.
“Impor beras membawa konsekuensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani dan disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, juga mengurangi cadangan devisa dan membuat ketergantungan terhadap pangan luar negeri,” jelasnya.
Menurut Pattimura pelaksanaan impor tanpa analisa dan studi yang mendalam, terlebih stok beras di pasaran yang cukup, maka secara hukum ekonomi akan membuat harga menurun. Imbasnya, dalam jangka panjang bakal berdampak buruk terhadap kesejahteraan petani yang menjadi rendah karena kecilnya pendapatan.
“Makanya yang menerima dari dampak besar diberlakukannya impor ketika masa produksi atau masih sedang panen adalah petaninya sendiri sebagai produsen utama beras. Jika petani tak memperoleh margin atau insentif dari subsektor padi yang ditanamnya, maka membuka kemungkinan mereka pindah untuk menanam komoditas pertanian lainnya sehingga Indonesia ke depannya akan minim produksi beras,” ujarnya.
“Contoh, ketika saat ini produksi beras cukup dan impor masuk, maka banjir beras di pasar. Jika harga beras di pasar turun lalu harga diterima petani tidak menutupi biaya produksi, di musim panen mendatang petani jadinya tidak mau lagi menanam padi,” lanjutnya.
Pattimura menambahkan bahwa soal beras memang selama ini memerlukan pembenahan data antar sektor instansi yang berwenang. Simpang siur informasi dan data mengenai kebijakan impor justru menjadi blunder dan tak mencapai sasarannya untuk pendukung perekonomian di Tanah Air. (*)
