Anggota DPR- RI Dorong Pemda Sumut Proaktif Entaskan Kemiskinan
Medan Penerima Bansos Tertinggi di Sumatera
Medan, bongkarpost.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni menyoroti tingginya angka penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 500 ribu lebih untuk PKH dan 800 ribu lebih untuk bantuan sembako, tertinggi di Pulau Sumatera.
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni meminta pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk lebih proaktif dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. Desakan ini disampaikan Husni saat Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (23/4/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri mitra kerja Komisi VIII DPR RI, yakni Kementerian Sosial, Baznas, serta Kementerian Haji dan Umrah, Husni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya graduasi kemiskinan.
SUMUT: PENERIMA BANSOS TERBESAR DI SUMATERA
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Muhammad Husni mengungkapkan bahwa angka penerima bantuan sosial di Sumut sangat tinggi.
“Sumatera Utara adalah penerima bantuan sosial terbesar di Sumatera. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumut mencapai lebih dari 500 ribu jiwa, sementara penerima bantuan sembako menembus angka 800 ribu lebih,” ujar Husni.
Angka tersebut, kata Husni, harus menjadi alarm bagi seluruh kepala daerah di Sumut. “Oleh karena itu, kami mendorong para bupati dan wali kota untuk lebih proaktif dalam menyusun program perencanaan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
DORONG PROGRAM GRADUASI KEMISKINAN
Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan, tingginya angka penerima bansos tidak boleh hanya dilihat sebagai prestasi penyaluran, melainkan sebagai indikator bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Ia mendorong Pemda untuk tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan, tetapi juga menciptakan program pemberdayaan yang mampu membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) naik kelas atau graduasi dari kemiskinan.
“Sinergi pusat-daerah itu kunci. Data sudah ada, anggaran ada. Tinggal political will dari kepala daerah untuk membuat program yang tepat sasaran agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bansos,” pungkas Husni.
Kunjungan kerja ini merupakan agenda reses Komisi VIII DPR RI untuk menyerap aspirasi sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di daerah.
(Penulis: Ahan)
