Aji Mumpung, Terindikasi Petinggi Parpol di Lamtim Kelola Proyek Miliaran

  • Whatsapp

LAMPUNG TIMUR – Salah satu elemen masyarakat, yakni Organisasi masyarakat LMP (Laskar Merah Putih), menemukan adanya indikasi pada sejumlah proyek dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, dikelola dan milik salah satu petinggi Partai Politik. Diketahui jika proyek – proyek yang saat ini dikerjakan mencapai lebih dari satu titik.

Hal ini dijelaskan, Amir Faisol sebagai Ketua LMP yang mengatakan, jika adanya proyek – proyek tersebut yang saat ini dikerjakan oleh pihak rekanan adalah salah satu petinggi partai pengusung Bupati.

Bacaan Lainnya

“Ada tiga titik proyek milik petinggi salah satu Partai Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pimpinan Dawam Rahardjo, saat ini adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur,” kata Amir Faisol kepada awak media, Rabu (1/12) petang.

Amir Faisol menjelaskan, jika temuan didapat dari Ormas Laskar Merah Putih. Bahkan, memaparkan secara rinci dari titik lokasi pada sejumlah proyek tersebut.

“Proyek itu diantaranya Peningkatan Ruas Jalan Kebon Damar-Karang Anyar Mataram Baru, senilai 1,2 Milyar. Pembangunan Puskesmas Waway Karya senilai 946 juta. Dan proyek peningkatan ruas jalan Selorejo – Sumbergede Sekampung senilai 460 juta,” papar Amir Faisol.

Pada kesempatan itu, Amir Faisol bahkan secara gamblang dan terang – terangan menuturkan hasil penelusuran tim LMP dari orang – orang kepercayaan sebagai pengelola dan pemilik proyek.

“Ketiga proyek terindikasi adalah milik Ridha, yang saat ini menjabat sebagai Bendahara PKB Lamtim, diketuai Dawam Raharjo sebagai Bupati. Salah satunya proyek di Kebon Damar pengurus administrasi melalui Budi, sebagai peminjam perusahaan dari Bandar Lampung. Selain itu, proyek Puskesmas Waway Karya, dipercayakan kepada Ipan,” tutur Amir.

Pada kesempatan itu, Amir Faisol justru menyoroti tentang buruknya sistem birokrasi di Kabupaten Lampung Timur.

“Dampak buruk dalam birokrasi pemerintahan ini, dimana pelaksana tidak lagi mengindahkan pejabat di bawah. Contohnya pelaksana bekerja semaunya tanpa ada pemberitahuan di wilayah masing – masing. Kemungkinan mereka sang pelaksana merasa proyek punya orang penting kabupaten. Artinya terindikasi sejumlah proyek – proyek ini banyak dikuasai orang dekat Bupati,” tutup Amir Faisol.

(FAD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *