Bongkarpost.co.id
Lampung Timur,
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur semakin memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat akses keuangan.
Komitmen ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Bupati Lampung Timur pada Selasa (19/3). Acara ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), FORKOPIMDA, serta perwakilan perbankan.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa TPID terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah Lampung Timur berkomitmen untuk terus melakukan sinergi dan memperkuat pengendalian inflasi,” ujarnya.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah.
“Stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain dilakukan melalui operasi pasar di bulan Ramadan dan Idulfitri, termasuk Gerakan Pangan Murah yang kita laksanakan hari ini,” tambah Ela.
Lampung Timur Catat Deflasi, TPID Tetap Waspada
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, memaparkan bahwa pada Februari 2025, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,02% (yoy). Dari empat kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur menjadi satu-satunya yang mengalami deflasi sebesar 0,38% (yoy).
“Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), terutama dari diskon tarif listrik, penurunan harga beras, dan aneka cabai,” jelas Junanto.
Namun, ia mengingatkan bahwa TPID perlu tetap mewaspadai potensi kenaikan harga beberapa komoditas, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras, menjelang Idulfitri 1446 H.
“TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan, sehingga sinergi yang kuat diperlukan agar program ini berjalan optimal,” tambahnya.
Percepatan Akses Keuangan Lewat Program Strategis
Selain pengendalian inflasi, percepatan akses keuangan juga menjadi fokus utama dalam pertemuan ini.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan sejumlah rekomendasi program yang akan dijalankan di Lampung Timur pada tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah program literasi dan inklusi keuangan, Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera).
“Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta memperkuat akses permodalan, terutama bagi sektor UMKM dan pesantren,” ungkap Otto.
*Strategi 4K untuk Pengendalian Inflasi Berkelanjutan*
Sebagai langkah konkret, Junanto Herdiawan menekankan pentingnya penerapan strategi 4K dalam menjaga stabilitas harga, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selain itu, ia juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membentuk Toko Inflasi sebagai solusi jangka panjang.
“Keberadaan BUMD dapat menjadi instrumen penting dalam stabilisasi harga bahan pokok, termasuk melalui pembentukan Toko Inflasi dan peningkatan akses keuangan,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara TPID dan TPAKD, diharapkan stabilitas harga dan akses keuangan di Lampung Timur dapat terus terjaga, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini.(Jim/rls)
