Aliansi Lampung Melawan Memanas! Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan Hutan
Bongkar Post, Bandar Lampung
Aliansi Lampung Melawan, yang tergabung ratusan mahasiswa yang tergabung sejumlah Universitas yang berada di Lampung, menyoroti persoalan selama Kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang digelar Depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026).
Demokrasi Aliansi Lampung Melawan, menyoroti sejumlah persoalan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari menguatnya militerisme di ranah sipil, kerusakan lingkungan, sulitnya akses pendidikan, hingga tingginya harga kebutuhan pokok.
Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Yoshua Sitorus, mengatakan berbagai persoalan di Provinsi lampung, menjadi dasar kekecewaan sekaligus kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan rakyat.
Menurutnya, masyarakat masih menghadapi tekanan terhadap ekonomi, ancaman bencana ekologis, serta persoalan akses pendidikan. Pemerintah dinilai masih memaksakan agenda pembangunan yang dianggap belum menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Rapor merah ini adalah bentuk kekecewaan sekaligus perlawanan terhadap segala bentuk kebijakan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Aliansi Lampung Melawan akan mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum berdampak kepada kehidupan masyarakat. Khususnya di bidang demokrasi, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ekonomi.
Aliansi Lampung Melawan meminta pemerintah menghentikan militerisme di ranah sipil serta mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Namun, di nilai akses pendidikan harus menjadi hak yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Di bidang lingkungan, aliansi tersebut mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Aksi meminta aparat mengusut tuntas dugaan keterlibatan mafia dalam pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Selain penanganan kebakaran, mereka menuntut adanya perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Menurut mereka, penanganan bencana perlu disertai upaya melindungi warga dari dampak kesehatan yang ditimbulkan.
Pada sektor energi, Aliansi Lampung Melawan mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, membuka akses terhadap data distribusi, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Sementara di bidang ekonomi, mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi, memulihkan kepercayaan pasar untuk berinvestasi, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang menjadi beban masyarakat.
Ia menyampaikan, tuntutan tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah mengevaluasi arah pembangunan dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan.
“Aliansi Lampung Melawan berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian Pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.(WB)
