SMSI Lamtim Kunjungi BPN Gelar Audiensi

  • Whatsapp

LAMPUNG TIMUR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudensi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur. Dalam pertemuan tersebut Ketua SMSI dan jajaran pengurus, diterima langsung dengan ramah dan penuh keakraban oleh Aan Suhenra Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur saat audensi di ruangan kerjanya, Selasa (23/11/21).

Ketua SMSI Lampung Timur Firdaus bersama Pengurus lainnnya diterima langsung oleh Kepala BPN Aan Suhenra. didampingi Kasubag Tata Usaha Suhadi Santosa.

Bacaan Lainnya

“Selamat dan sukses atas terbentuknya SMSI di Lampung Timur, semoga SMSI bisa menghadirkan perusahaan – perusahaan media dan wartawan yang profesional, berkualitas dan akuntable dalam menyajikan berita yang akurat, tajam dan terpercaya oleh semua lapisan masyarakat,” ucap Aan Suhenra mengawali pembicaraan.

Selanjutnya audensi berjalan santai namun tak mengurangi isi dan makna dari diskusi tersebut. Ditemani hangatnya kopi Aan Suhenra dan Pengurus SMSI banyak membahas hal, mulai dari Program PTSL, Pembebasan Lahan, yang terkena bangunan DAM Way Sekampung dan target pembuatan Sertifikat tanah lahan pertanian dan pekarangan milik warga masyarakat yang belum memiliki Sertifikat supaya bisa mendaftarkan melalui kepala desa baru kepala desa membuat pengajuan bentuk proposal untuk mendapatkan program PTSL di wilayah Kabupaten Lampung Timur, serta hal lainnya.

“Tanah bersertifikat di Lampung Timur sendiri masih berada di kisaran dua ratus ribu lebih yang telah bersertifikat artinya masih jauh dari target pencapaian dikarenakan masih dalam suasana Pandemi Covid 19, yang tadinya diperkirkan akan selesai pada tahun 2024 tertunda kembali,” tambahnya.

Di tempat yang sama Firdaus Ketua SMSI Lam-Tim didampingi Sekretaris dan beberapa ketua bidang mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN yang telah meluangkan waktu untuk menerima audensi.

“Untuk ke depan kami dari SMSI siap bersinergi bersama BPN selama itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku, dan kami juga berharap BPN Lamtim bisa menyelesaikan pendataan pendataan tanah, agar masyarakat Lamtim punya bukti kepemilikan sertifikat tanah yang sah, guna menghindari konflik,” tegas Firdaus.

(FAD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *