Sinkronkan Anggaran Pembangunan 2026-2028, Gubernur Al Haris Pimpin Rakor Infrastruktur Se-Provinsi Jambi
JAMBI, Bongkarpost.co.id –
Gubernur Jambi Al Haris memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi untuk mengevaluasi capaian tahun anggaran 2026 serta merumuskan rencana strategis pembangunan tahun 2027 dan 2028.
Pertemuan lintas sektoral yang berlangsung di Aula Sapta Taruna, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi pada Kamis (12/11/2026) ini turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, serta jajaran Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa rakor ini merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sinergi ini bertujuan memastikan kucuran anggaran infrastruktur di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah benar-benar efektif.
“Tujuannya supaya setiap rupiah yang keluar di Jambi ini betul-betul tepat sasaran, tepat tujuannya, dan juga tepat manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Al Haris.
Al Haris juga mengingatkan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki prioritas masing-masing. Tanpa koordinasi yang kuat, dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara program yang dieksekusi pemerintah dengan kebutuhan riil warga di lapangan.
Dirinya mencontohkan, jangan sampai masyarakat di suatu wilayah sangat membutuhkan akses infrastruktur tertentu, namun anggaran justru dialokasikan ke lokasi yang kurang mendesak.
Kondisi semacam itu hanya akan membuat hasil pembangunan tidak optimal.
“Kita ingin ini sinkron semuanya. Sehingga setiap rupiah yang masuk ke Jambi betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penggunaannya untuk masyarakat,” tegas orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Jambi Muzakir M.Si, MM. menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak dapat dikerjakan secara parsial.
Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan harus berjalan searah sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Muzakir juga menyoroti perlunya kolaborasi pendanaan mengingat tingginya kebutuhan pembangunan di daerah.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” pungkas Muzakir. (*)
