Eva Dwiana Kocok Ulang Jabatan Kepala OPD, 13 Pejabat Eselon II Dilantik
Bongkar Post, BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kembali merombak jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebanyak 13 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II mendapat penugasan baru dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung Semergou, Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jumat (6/11/2026).
Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, yang mewakili Wali Kota Eva Dwiana.
Rotasi kali ini menyentuh sejumlah jabatan strategis, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pendapatan daerah, perdagangan, pangan hingga komunikasi dan informatika.
Perubahan terjadi pada sejumlah posisi kepala dinas. Muhtadi Arsyat Temenggung yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan kini dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
Sementara itu, Muhammad Nur Ramdhan yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah mendapat tugas baru sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Di sektor lingkungan hidup, Desti Mega Putra yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Jabatan tersebut sebelumnya diisi Yusnadi Ferianto, yang kini bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Perubahan juga terjadi di Bapenda. Erwin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan kini dipercaya memimpin badan tersebut.
Posisi Kepala Dinas Perdagangan selanjutnya ditempati Ahmad Husna, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian. Adapun jabatan Kepala Dinas Perindustrian kini dipercayakan kepada Ariyawan, yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Rotasi berikutnya menyentuh sektor pangan. Ichwan Adji Wibowo yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pangan kini mendapat tugas baru sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Jabatan Kepala Dinas Pangan selanjutnya dipercayakan kepada Riana Apriana, yang sebelumnya memimpin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Sementara di sektor ketenagakerjaan, Idham Basyar Syahputra yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Adapun M. Yudhi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Perubahan juga terjadi pada jajaran pimpinan sektor komunikasi dan politik. Rizky Agung Ariesantho yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kini dipercaya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Sementara Veni Devialesti yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam sambutan Wali Kota Eva Dwiana yang dibacakan Sekda Iwan Gunawan, disampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya penataan organisasi dan penguatan kinerja pemerintahan daerah.
Eva meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta memahami persoalan di instansi yang dipimpin serta memastikan program kerja berjalan sesuai sasaran.
“Segera beradaptasi, pelajari peta tantangan di instansi masing-masing, kenali potensi serta kendala yang ada, dan langsung tancap gas,” demikian pesan Eva dalam sambutan yang dibacakan Iwan.
Eva juga mengingatkan bahwa setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah kota ke dalam program kerja yang terukur serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kinerja para pejabat, lanjutnya, akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan perombakan tersebut, 13 pejabat eselon II kini mengemban tanggung jawab baru di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Mereka dituntut segera bekerja dan memastikan perubahan jabatan diikuti dengan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik.(*)
