Setahun Mirza–Jihan, Pemprov Lampung Peta Ulang Arah Pembangunan: Jalan Jadi Kunci Gerak Ekonomi Desa
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung membuka lembar evaluasi pembangunan sepanjang 2025 lewat agenda Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Mahan Agung, Minggu (28/12/2025).
Forum ini menjadi panggung refleksi setahun kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela—mulai dari capaian, tantangan, hingga arah kebijakan tahun berikutnya.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, unsur Forkopimda, serta organisasi profesi pers seperti PWI Provinsi Lampung, Ikatan Jurnalis Lampung, Persatuan Pewarta Lampung, dan wartawan di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam pemaparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa setiap program yang berjalan bukan kebijakan tambal sulam, melainkan hasil perencanaan terukur untuk mendorong Lampung melompat lebih maju.
“Alhamdulillah, kita semua menyaksikan cuplikan video kinerja satu tahun kepemimpinan Mirza–Jihan bersama seluruh OPD. Ini kerja kolektif, bukan kerja satu-dua orang,” ujar Mirzani.
Sorotan utama Kaleidoskop kali ini adalah ketimpangan perputaran ekonomi. Mirza sapaan akrabnya gubernur Lampung menyebut, sekitar 70 persen perputaran uang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara 30 persen berada di kabupaten dan pedesaan.
Kondisi itu, kata dia, harus dijawab dengan kebijakan yang langsung menyentuh produksi masyarakat.
“Perputaran uang harus dipacu lewat peningkatan produksi. Kuncinya bukan hanya di kota, tapi juga di desa. Infrastruktur jalan menjadi penopang utama agar ekonomi bergerak lebih merata,” tegasnya.
Di sektor pertanian, Mirzani menilai penguatan komoditas padi dan jagung mulai menunjukkan dampak nyata. Pemerintah, kata dia, telah turun langsung ke lapangan memastikan hasil produksi petani terserap dan memberi nilai tambah.
“Kami melihat langsung petani padi dan jagung makin makmur. Mereka senang dengan hasil panennya. Ini karena perputaran ekonomi berjalan,” lanjut Mirza.
Isu infrastruktur kembali menjadi benang merah. Pemerintah Provinsi Lampung, menurut Mirzani, membutuhkan sekitar Rp4 triliun untuk memuluskan seluruh ruas jalan provinsi.
Namun dengan keterbatasan anggaran, Pemprov memilih strategi bertahap meminimalkan lubang dan kerusakan dengan anggaran sekitar Rp60 miliar.
“Perbaikan infrastruktur bertujuan mempermudah mobilitas pengangkutan hasil pertanian, menembus kabupaten hingga pedesaan. Hasil bumi harus lebih cepat sampai ke pasar,” katanya.
Pemprov juga memutuskan fokus pada rigid beton sebagai standar perbaikan jalan. Target ambisius dipasang: 80 persen jalan provinsi rampung diperbaiki pada tahun depan.
Sumber pendanaan tak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga kolaborasi lintas sektor mulai dari Inpres Jalan hingga kontribusi perusahaan di Lampung.
Di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal, sejumlah program prioritas ditegaskan kembali: infrastruktur jalan, dryer untuk pertanian, penguatan pendidikan, serta vokasi migran. Kaleidoskop ini, bagi Pemprov Lampung, bukan sekadar laporan tahunan, melainkan komitmen terbuka untuk menjawab ketimpangan dan mempercepat pemerataan pembangunan di tahun-tahun mendatang.(*)
