Tulangbawang, BP.id
Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pembela Hukum Dan Hak Azasi Manusia (DPP KP. KUM-HAM) Provinsi Lampung, resmi membentuk satu perkumpulan baru sebagai Lembaga Otonom yang diberi nama Ekonomi Kerakyatan Nusantara Bangkit. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP KP. KUM-HAM Provinsi Lampung Riswan Mura.
“Kita semua harus bangkit dan memiliki karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita adalah Negara yang Merdeka dan Kesejahteraan harus dirasakan oleh Rakyat, dan Rakyat harus kita berikan solusi di tengah-tengah ekonomi yang sedang sulit serta masih banyaknya angka pengangguran, khususnya di 15 kab/kota yang ada di Provinsi Lampung. Maka dengan ini kami DPP KP. KUM-HAM secara resmi telah mendaftarkan Ekonomi Kerakyatan Nusantara Bangkit pada Notaris Fahrul Rozi, S.H. yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kota Bandar Lampung,” jelas Ketua Umum DPP KP. KUM-HAM Riswan Mura, yang juga sebagai anak Generasi Kerajaan Tulangbawang, Kamis (23/1/2020).
Terpisah, Rudi Saputra, warga Kabupaten Tulangbawang, sangat mengapresiasi adanya lembaga Ekonomi Kerakyatan Nusantara Bangkit dan berharap adanya perkumpulan tersebut dapat membantu masyarakat kecil.
“Kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung adanya Ekonomi Kerakyatan Nusantara Bangkit yang didirikan oleh Pak Riswan Mura, serta kami juga berharap adanya Ekonomi Kerakyatan Nusantara Bangkit dapat membantu masyarakat kecil dalam mencari solusi, menghadapi sulitnya perekonomian saat ini, juga dapat membantu masyarakat mendapatkan serta mensosialisasikan semua bantuan dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah,” harap Rudi. (can/ris)
