Pinjaman Rp150 Miliar ke PT SMI Terancam Gagal, Fraksi Demokrat Nyatakan Kaji Ulang, Gerindra Tegas Menolak
Bongkar Post, LAMPUNG UTARA – Proses rencana pengajuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp 150 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur, menuai polemik.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara menyatakan dengan tegas akan mengkaji ulang dan menolak proses pengajuan pinjaman tersebut.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Daniel Priya Dinata mengatakan, Fraksi Demokrat menyatakan akan mengkaji lebih dalam terkait rencana pinjaman tersebut, selain itu, Fraksi Demokrat juga akan menyesuaikan pinjaman tersebut dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana mestinya.
“Karena mengingat pinjaman tersebut APBD 2026 sudah menjadi Perda, ditambah lagi pinjaman terhadap PT SMI,” tegas Daniel melalui pesan WhatsApp-nya, Senin,(11/5/2026).
Daniel juga mengatakan terkait pinjaman tersebut, Fraksi Demokrat juga akan melakukan konsultasi terhadap pimpinan partai terkait masalah pinjaman tersebut.
“Ada tiga alasan Fraksi Demokrat mengapa memutuskan untuk mengkaji ulang pinjaman tersebut. Seperti apa yang telah disampaikan tadi. Intinya kita minta kaji ulang,” ujarnya.
Sementara Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Utara juga menyatakan sikap tegas menolak rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Penolakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, Senin, (11/5/2026).
Wiliam menilai bahwa langkah itu diambil terlihat sebagai bentuk frustrasi terhadap pressure dari pihak eksternal dan banyaknya masyarakat yang menyampaikan kritik melalui berbagai media.
Menurutnya, sebelum mengajukan pinjaman, Pemkab Lampung Utara seharusnya lebih dulu memaksimalkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, stabilitas keuangan daerah harus diperkuat melalui sektor-sektor strategis yang mampu menjadi penopang fiskal daerah secara berkelanjutan.
“Selain sektor pajak dan retribusi, ada sektor UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengelolaan BUMD, Lobby Pemerintah Pusat dan sektor lainnya. Mestinya Pemkab serius akan hal ini terlebih dahulu,” ujar William.
Ia juga menyoroti fokus penggunaan pinjaman yang dinilai lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
Padahal, kata dia, Lampung Utara juga membutuhkan perhatian pada sektor lain, terutama untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dan persoalan pendidikan.
“Kita Lampung Utara juga butuh dukungan pada sektor lain sebagai upaya pengentasan angka kemiskinan yang sangat tinggi, yang menyebabkan 5000-an anak putus sekolah,” terangnya.
William menambahkan, Pemkab Lampura saat ini masih memiliki hutang yang harus diselesaikan. Ia juga menghawatirkan beban cicilan (Pembayaran Kembali) Kewajiban pokok dan bunga pinjaman dapat mengurangi ruang fiskal APBD pada tahun-tahun berikutnya.
“Belum lagi ada dengan Risiko Gagal Bayar, ketika terjadi penurunan pendapatan transfer daerah, Pemda bisa mengalami kesulitan membayar cicilan, yang memicu pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Maka dari itu fraksi Gerindra dengan secara tegas menolak rencana tersebut dan menyarankan kepada Pemkab untuk terlebih dahulu menata dengan baik jajarannya dan menyusun perencanaan dengan matang. (Orean)
