Bongkarpost.co.id (Pesawaran) – Puluhan Tenaga Guru Honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Lulus Passing Grade (PGLPG) Kabupaten Pesawaran menggelar aksi damai didepan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten setempat.
Dalam hal ini, Koordinator Lapangan (Korlap) PGLPG Kabupaten Pesawaran, Panji mengatakan, pada aksi tersebut puluhan guru honorer meminta kepastian kepada Pemerintah Daerah mengenai statusnya, pasca mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujarnya, Senin (07/11/22).
Dijelaskan, saat ini ada 342 orang tenaga guru honorer yang lulus passing grade, namun sampai sekarang belum ada kepastian.
“Bahkan ada informasi yang kami dapat, yakni yang akan diakomodir hanya 91 orang saja,” jelasnya.
Sebagai bentuk permintaan tindaklanjut, pihaknya menuturkan, sudah sempat melakukan audiensi dengan sejumlah institusi terkait.
“Kami sudah beraudiensi beberapa kali dengan DPRD, BPKAD dan BKPSDM mengenai persoalan ini,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Asisten II Marzuki mengatakan, jika pemkab setempat telah mengambil langkah kebijakan sesuai dengan kemampuan Daerah.
“Menyikapi persoalan ini, pak Bupati telah mengambil kebijakan yang rasional, dimana kita akan akomodir apa yang disampaikan oleh para teman-teman guru honorer, kita akan angkat guru honorer menjadi P3K tapi sesuai kemampuan anggaran kita dan kita lakukan secara bertahap,” kata dia.
“Jangan sampai kita angkat 342 orang guru honorer ini semua, tapi karena kemampuan anggaran kita terbatas, nanti malah nasibnya tidak jelas, sudah status honorernya lepas, P3Knya tidak jelas,” imbuhnya.
Kemudian, dirinya juga mengaku, Pemkab Pesawaran selalu mengambil langkah pemerataan dalam menyikapi persoalan honorer.
“Kenapa kita bertahap baru 91 orang guru honorer yang akan terakomodir, karena kita juga harus selesaikan bagaimana honorer lainnya, seperti honorer tenaga kesehatan dan honorer tenaga teknis lainnya, yang juga ingin terakomodir menjadi P3K ini, makanya kita atur polanya bertahap sesuai kemampuan anggaran kita,” katanya.
Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi anggaran pasca pandemi Covid-19 dari tingkat daerah hingga ke pusat sedang dalam keadaan belum stabil.
“Untuk anggaran gaji kita perlu adanya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, makanya mari kita doakan agar pak Bupati selalu sehat, karena sampai sekarang pak Bupati juga terus berusaha meminta penambahan DAU ke pusat untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K ini, baik itu Guru, Tenaga Kesehatan maupun tenaga teknis lainnya,” pungkasnya.
(Akbar)
