KSAD Tegaskan Tidak Ada Instruksi TNI AD Bubarkan Nobar Film “Pesta Babi”
Bongkar Post | JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa institusinya tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan tidak mengintervensi ruang ekspresi masyarakat. Hal ini disampaikan Maruli guna mengklarifikasi polemik viral terkait penghentian kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di beberapa wilayah.
Usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), KSAD menegaskan bahwa tidak ada instruksi langsung dari jajaran struktur TNI Angkatan Darat untuk melakukan pembubaran acara tersebut.
Menurutnya, langkah antisipasi yang terjadi di lapangan murni merupakan koordinasi menjaga ketertiban yang dipimpin oleh otoritas sipil setempat.
“Pembubaran itu dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawab koordinator wilayah dan pejabat pemerintahan di sana yang menganggap ada risiko keributan. Jadi tidak ada instruksi langsung,” ujar Maruli kepada wartawan.
Pernyataan resmi ini sekaligus menepis spekulasi liar di media sosial yang sempat menyudutkan aparat keamanan. Klarifikasi lugas dari pucuk pimpinan TNI AD ini memberikan titik terang yang menyejukkan, sekaligus menegaskan bahwa koordinasi keamanan di tingkat daerah berjalan sesuai koridor hukum untuk mencegah potensi gesekan sosial di masyarakat.
Fokus pada Stabilitas Wilayah
Berdasarkan latar belakang kasusnya, gelombang penolakan dan pembatalan nobar film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Pale ini sempat memicu perdebatan hangat. Film tersebut menyoroti dinamika sosial seputar ekspansi proyek strategis nasional (PSN) di Papua, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat adat, hingga isu pelibatan aparat dalam konflik agraria.
Melihat sensitivitas materi yang diangkat, KSAD menilai wajar jika pemerintah daerah mengambil langkah preventif demi menjaga kondusivitas. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan agar dinamika diskusi tidak bergeser menjadi konflik fisik di ruang publik.
Di sisi lain, Maruli juga sempat menyinggung perihal skala produksi film dokumenter tersebut yang membutuhkan mobilisasi dan pendanaan besar dalam proses dokumentasi di lapangan.
Namun, ia tidak berspekulasi lebih jauh mengenai aktor di balik layar maupun sumber pendanaan karya tersebut.
“Orang sampai membuat video seperti ini, duitnya dari mana? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sana sini, orang berduit lah,” tambahnya.
Melalui klarifikasi yang transparan ini, pemerintah daerah dan aparat TNI diharapkan dapat terus bersinergi secara harmonis demi memastikan iklim demokrasi tetap berjalan kondusif, aman, dan jauh dari polarisasi.(***)
