Komisi IV DPRD Lampung Soroti Efektivitas CSR Pelindo dalam RDP
Bongkar Post, Bandar Lampung
Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan jajaran manajemen PT Pelindo Regional 2 Panjang, Senin (2/2/2026).
Rapat tersebut menyoroti efektivitas kontribusi perusahaan pelat merah itu terhadap pembangunan daerah, khususnya di sektor perhubungan dan infrastruktur.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si, menegaskan bahwa RDP digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat yang menuntut adanya dampak nyata dari aktivitas industri kepelabuhanan terhadap lingkungan dan infrastruktur di sekitarnya.
“Aktivitas pelabuhan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, namun dampaknya terhadap infrastruktur jalan dan pelayanan perhubungan juga harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Mukhlis.
Salah satu fokus utama dalam RDP tersebut adalah optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pelindo.
Komisi IV mempertanyakan sejauh mana alokasi dana CSR diarahkan untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan dan pelayanan transportasi yang terdampak langsung oleh tingginya aktivitas logistik dari dan menuju Pelabuhan Panjang.
“Kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran CSR. Program ini harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegas Mukhlis di hadapan jajaran manajemen Pelindo.
Selain isu CSR, Komisi IV juga menyoroti peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) serta optimalisasi fungsi terminal.
Legislator menilai perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara program Pemerintah Provinsi Lampung dengan rencana strategis Pelindo agar konektivitas logistik dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kondisi infrastruktur daerah.
“Sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Jangan sampai pembangunan berjalan sendiri-sendiri, sementara dampak di lapangan dirasakan masyarakat,” kata Mukhlis.
RDP tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Lampung, antara lain Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya, Sekretaris Yusnadi, serta anggota Tondi MG Nasution dan Muhammad Ghofur. Hadir pula perwakilan manajemen keuangan dan komersial PT Pelindo Regional 2 Panjang serta pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Komisi IV menegaskan, RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan kebijakan dan program sektor perhubungan pada 2026 berjalan lebih efisien dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar Lampung tidak hanya menjadi jalur perlintasan logistik nasional, tetapi juga memperoleh nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” pungkas Mukhlis. (*)
