Komisi II DPRD Lamtim Konsultasi ke Kementerian Pertanian Terkait Hal Ini

  • Whatsapp

JAKARTA – Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Timur Konsultasi ke kementrian Pertanian RI di Jakarta dalam hal ini ditjen peternakan dan kesehatan hewan , konsultasi kali ini berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. (6/6/2022)

Sehubungan dengan adanya PMK dan solusi lalu lintas ternak antar pulau, Komisi II dipimpin langsung oleh Hi. Joko Pramono, BSc dan diterima oleh Imron selaku koordinator Ruminansia potong dan dr. Arif dari bagian fungsional medic.

Bacaan Lainnya

Peternak khususnya di Lampung Timur mengalami persoalan setelah ada PMK khususnya dalam hal mengirim hasil ternak sapi khususnya ke Pulau Jawa hal ini dengan keluarnya aturan yang melarang pengiriman atar pulau yang tertuang dalam SE Badan Karantina Pertanian no.14213 th 2022 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku dan SE no.02/PK.300/M/5/2022 tentang penataan lalu lintas hewan rentan produk hewan dan media pembawa lainnya di daerah wabah PMK.

Dalam kesempatan ini Ketua Komisi II DPRD Lampung Timur meminta agar adanya solusi terkait surat edaran, hal ini dilakukan mengingat timbulnya keresahan keresahan juga mengakibatkan kerugian para peternak khususnya sapi yang ada di Bumei Tuwah Bepadan.

Namun dari penjelasan yang disampaikan pihak Kementrian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa kedua SE tersebut memang diberlakukan mengingat bahwa penyakit PMK ini adalah penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus RNA yg menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan sangat cepat dan menimbulkan dampak kerugian ekonomi sangat tinggi sehingga lalu lintas ternak yang terkena PMK harus benar-benar dihentikan.

Oleh karena itu pada prinsipnya Kementrian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menghimbau agar masyarakat khususnya peternak sapi yang ada di Kabupaten Lampung Timur untuk tetap mentaati aturan sesuai dengan Surat Edaran dimaksud supaya meminimalisasi penularan yang lebih luas tentunya akan lebih merugikan para peternak.

(FAD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *