Bongkar Post, Lampung Utara
Kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang digulirkan pemerintah di perubahan anggaran APBD 2026, menuai kritikan salah satu pejabat di lingkungan pemerintah (Pemkab) Kabupaten Lampung Utara.
Di balik menjaga keseimbangan fiskal nasional, tersimpan pilu di sejumlah dinas lingkungan pemkab Lampura, dampak 30 persen ‘efisiensi’ tersebut membuat para pejabat pengetatan ikat pinggang.
“Mulai dari belanja pegawai hingga perjalan dinas, seluruh perangkat hingga kepala dinas yang dulunya kegiatan dengan aktivitas kini bagikan seperti orang sakit.
Salah satu pejabat di lingkungan pemkab, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya saat berbincang saat ditemui di ruang kerjanya, pada Jumat, 22 Mei 2026.
Baginya,angka-angka pemangkasan itu bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan di puteran dinas.
“Dampak dari efisiensi memang beberapa dinas merasakan. Khususnya di lingkungan Pemkab Lampura,efisiensi agak mengurangi belanja cetak, perjalan dinas,hingga bimtek,” ungkapnya seraya mengatakan tutup aja dinas ini.
Di sisi lain ketika di konfirmasi, Kepala bidang anggaran bp2kd Lampung Utara, Raden Ali Muhajir, mengatakan efisiensi tersebut dilakuan salah satu strategi menjaga fiskal Dareh, sehingga belanja -belanja Dareh lebih tepat sasaran.
“Untuk efisiensi 30 persen tersebut benar, dan sudah kita dibagikan di setiap dinas hal ini dilakuan salah satu strategi sebab karena terbatas fiskal Dareh terbatas.
“Untuk efisiensi tersebut juga melihat hasil monitoring dan evaluasi di setiap dinas di lingkungan pemerintah Lampung Utara, efisiensi ini juga di lakukan bukan melihat dari kaca mata,” jelasnya, Minggu, 24 Mei 2026
“Selain itu,efisiensi agar menjaga fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan,” pungkasnya. (Orean)
