Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja beserta para komisioner dan jajaran. | Jaka/Noviar/Bawaslu RI/Muzzamil
Bongkar Post
BANDARLAMPUNG, BONGKARPOST.CO.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mewanti pengawas Pemilu di setiap tingkatan untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK) paslonkada Pilkada Serentak 2024 di tahapan masa tenang 24-26 November mendatang, misal lewat koordinasi cepat dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama Satuan Polisi Pamong Praja.
“Ingat, pengawas Pemilu tidak pernah diajarkan untuk manjat pohon,” wanti Rahmat, arahan direktifnya pada Konsolidasi Nasional Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024 taja Bawaslu RI di Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu, disitat diakses ulang dari Lampung, Kamis.
Rahmat Bagja ingin memastikan, seluruh jajaran pengawas Pemilu siap menghadapi pengawasan masa tenang 24-26 November dan hari pemungutan dan penghitungan suara (ngutungsura) 27 November 2024.
Rahmat, anak Medan usia 5 tahun pariban Bandung sempat balik Medan nganclong Cirebon hingga tamat SD, SMP-SMA di Bogor, masuk UI pas tahun reformasi ini, meminta pengawas Pemilu bersiaga dan responsif lakukan patroli pengawasan di masa tenang, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan menjaga integritas dalam memastikan tahap ngutungsura Pilkada berlangsung jurdil.
Bagja meminta pengawas Pemilu memastikan, dalam tahapan puncak pemungutan suara 27 November, perlengkapan pemungutan suara dan surat suara telah tiba dengan aman dan tanpa kerusakan.
“Selalu berkoordinasi dan rutin laporkan hasil pengawasan maupun penindakan secara berjenjang kepada Bawaslu diatasnya. Mari ciptakan suasana kondusif, damai, aman di masa tenang. Lindungi hak pilih masyarakat menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia, tanpa adanya pengaruh pihak lain,” wanti Bagja, alumnus HMI, Ketua SMFH UI 2001–2002, Sekjen ISMAHI 2002–2004 ini.
Kesempatan senada, komisioner perempuan satu-satunya cum Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty menginjeksi patroli pengawasan jadi upaya pencegahan Bawaslu persempit terjadinya dugaan pelanggaran. Patroli harus dilakukan seluruh pengawas, termasuk juga disesuaikan lokalitas masing-masing daerah.
Santriwati nahdliyin jebolan Ponpes Ar Riyadh Cianjur 1990–1996, alumnus PMII, anggota Bawaslu Jawa Barat 2018-2022 ini meminta pengawas Pemilu memperhatikan akurasi data dalam proses ngutungsura.
Lolly bilang, KPU telah menandai langsung pemilih status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pascapenetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Ini sangat baik untuk bisa diawasi pengawas Pemilu.
“Nanti KPU akan print (pemilih TMS) kemudian sampailah print out ini ke teman-teman KPPS. Maka konteks ini, kita punya kewaspadaan tinggi memastikan data yang ada di Sidalih yang sudah ditandai (dan sudah di-print out) sesuai dengan data Sidalihnya, sesuai juga dengan data hasil pengawasan pengawas Pemilu,” ujar Lolly.
Konsolidasi dihadiri Sekjen Bawaslu Ichsan Fuady, hingga eselon Sekretariat Bawaslu RI mulai dari Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Inspektur Utama, Kepala Pusdatin, Kepala Puslitbangdiklat, Inspektur Wilayah I-III, Karo Perencanaan dan Organisasi, Karo SDM dan Umum, Karo Hukum dan Humas, Karo Keuangan dan BMN, Karo Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Karo Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Karo Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu.
Diikuti, sedikitnya 37 ketua Bawaslu Provinsi minus DIY, sedikitnya 185 anggota Bawaslu Provinsi, 514 ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan 1.404 anggota 415 Bawaslu Kabupaten dan 93 Bawaslu Kota se-Indonesia periode 2023-2028 produk terlantik 19 Agustus 2023.
Termasuk, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar dan 6 anggota: cum Koordiv Humas, Data Informasi, sekaligus Korwil Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Timur, Ahmad Qohar; cum Koordiv Penyelesaian Sengketa sekaligus Korwil Metro, Lampung Barat, Tulang Bawang, Gistiawan; cum Koordiv Pencegahan dan Parmas sekaligus Korwil Bandarlampung dan Lampung Selatan, Hamid Abdul Munir.
Lalu, cum Koordiv SDM dan Organisasi, Korwil Pringsewu dan Way Kanan, Imam Bukhori; Koordiv Hukum dan Diklat sekaligus Korwil Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Suheri; Koordiv Penanganan Pelanggaran sekaligus Korwil Tanggamus dan Lampung Tengah, Tamri. Serta, 45 komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung. (Muzzamil)
