Bongkarpost.co.id
Bandar Lampung,
Forum Komunikasi Praktisi Akuakultur (FKPA) Provinsi Lampung menggelar kegiatan halal bihalal yang dirangkai dengan seminar dan diskusi budidaya perikanan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, pada Selasa, 29 April 2025. Acara ini diikuti oleh para pelaku akuakultur dari Provinsi Lampung dan Bengkulu.
Ketua FKPA Lampung, Waiso, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis bagi para pelaku budidaya perikanan, khususnya di sektor akuakultur, untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. FKPA sendiri beranggotakan petambak udang, pembudidaya ikan, teknisi lapangan, akademisi, hingga pengusaha sektor perikanan.
“Forum ini kita bentuk sebagai ruang bersama untuk saling berbagi informasi, mencari solusi, dan memperkuat jejaring antarpelaku budidaya di Lampung,” kata Waiso.
Namun dalam diskusi yang berlangsung, Waiso menyoroti sejumlah permasalahan besar yang saat ini membayangi sektor akuakultur. Salah satu yang paling mendesak adalah maraknya penyakit yang menyerang udang pada usia dini.
“Dulu penyakit menyerang di usia 70 hari, sekarang baru 10 sampai 20 hari sudah mulai banyak kematian, bahkan bisa habis total. Ini membuat banyak tambak gagal panen,” ujarnya.
Tidak hanya problem teknis di lapangan, sektor ekspor pun kini ikut tertekan akibat kebijakan baru dari pemerintah Amerika Serikat. Waiso menyebut, saat ini ekspor udang Indonesia ke AS dikenakan pajak total sebesar 38 persen.
“Sebelum ini sudah ada pajak anti-dumping sebesar 6 persen. Sekarang ditambah lagi pajak 32 persen oleh Presiden Amerika, Donald Trump. Kalau begini caranya, bukan cuma nggak untung, tapi jelas rugi dan bisa bikin tambak-tambak kita tutup,” tegasnya.
Waiso pun meminta pemerintah Indonesia untuk turun tangan dan melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika.
“Kami mengimpor induk udang dari Amerika, kami besarkan di sini, lalu kita ekspor kembali ke sana. Harusnya ini tidak dikenai pajak tinggi, karena siklusnya sudah saling menguntungkan. Kami sudah sampaikan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bisa menjadi dasar dalam bernegosiasi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa peluang ekspor ke Cina masih terbuka lebar. Namun tantangan yang dihadapi adalah kualitas udang Indonesia yang belum memenuhi standar Cina akibat lamanya proses pengiriman ke pusat kulturit.
“Kalau kualitas bisa dijaga, harga sudah masuk, dan ke Cina bebas pajak. Tapi butuh kulturit-kulturit yang dekat dengan pusat budidaya agar kualitas udang tetap terjaga. Sayangnya saat ini pengiriman ke kulturit bisa memakan waktu tiga hari,” tambah Waiso.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Liza Derni, turut hadir dan menyambut baik inisiatif FKPA mengadakan kegiatan ini. Ia menyebut forum seperti ini sangat penting dalam merespons berbagai tantangan sektor kelautan dan perikanan.
“Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pelaku sektor akuakultur untuk menyampaikan persoalan dan menjalin kolaborasi. Pemerintah provinsi akan terus mendukung setiap upaya yang mendorong kemajuan sektor ini,” ujar Liza dalam sambutannya.
Acara ditutup dengan harapan agar diskusi ini dapat memberikan solusi nyata bagi pelaku budidaya dan memperkuat ketahanan sektor akuakultur di tengah tantangan yang semakin kompleks.(Jim)
