Disdukcapil Lampung Gelar Forum Sosialisasi Kebijakan dan Kinerja Dukcapil Se-Provinsi, Fokus pada Akurasi Data dan Transformasi Digital
Bongkar Post
Bandar Lampung, BP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Kebijakan Umum Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Progres Kinerja Dukcapil Kabupaten/Kota pada Forum Kepala Disdukcapil se-Lampung. Acara ini berlangsung di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Jumat (13/12/2024).
Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Drs. Lukman,M.,M dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran Dukcapil selama pelaksanaan Pilkada serentak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota yang telah hadir. Terutama atas dedikasinya mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak, sehingga pesta demokrasi di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti, khususnya dalam penerbitan KTP sebagai syarat penting bagi pemilih,” ujar Lukman.
Layanan Adminduk Tetap Berjalan saat Pilkada
Lukman menambahkan bahwa selama Pilkada, jajaran Disdukcapil tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) meski instansi lain diliburkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi syarat administratif, seperti KTP elektronik.
“Ini adalah langkah antisipasi kami untuk mencegah kendala terkait dokumen kependudukan. Komitmen ini adalah bentuk dukungan nyata Disdukcapil terhadap kelancaran Pilkada,” tegasnya.
Poin Penting dari Rakornas Dukcapil
Beberapa hari sebelum Pilkada, para Kepala Disdukcapil se-Indonesia juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam rakornas tersebut, sejumlah poin penting disampaikan, di antaranya:
1. Akurasi Data Kependudukan:
Data kependudukan harus terus diperbarui sesuai regulasi yang berlaku.
Menjaga integritas dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra Disdukcapil.
2. Pemanfaatan Data pada 2025:
Data kependudukan akan menjadi dasar perencanaan pembangunan, penghitungan anggaran (DAU, DAK, DD), hingga pengembangan statistik hayati.
Pemerintah daerah diminta menganggarkan infrastruktur jaringan intra-pemda dan menerapkan standar keamanan sesuai regulasi.
3. Dukungan untuk Pilkada Serentak 2024:
Fokus pada percepatan transformasi digital nasional untuk mendukung sistem kependudukan yang lebih baik.
Laporan dan Tantangan Disdukcapil Lampung
Dalam forum tersebut, Kepala Disdukcapil Lampung juga melaporkan bahwa pelayanan adminduk di seluruh kabupaten/kota tetap berjalan dengan baik sebelum dan sesudah Pilkada. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti:
Personil:
Banyak tenaga honorer yang belum memiliki formasi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan. Selain itu, jabatan fungsional bagi ASN di lingkungan Dukcapil belum ditetapkan, menghambat pengembangan karier.
Sarana dan Prasarana:
Banyak peralatan yang telah usang dan belum ada anggaran untuk pengadaan baru. Selain itu, bantuan peralatan dari pemerintah pusat sejak 2012 belum ada tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Ahmad Ridwan, SE, M.Si, selaku Penanggung Jawab (PJ) Provinsi Lampung, yang juga hadir memberikan arahan yang penuh motivasi dan edukasi kepada para peserta forum.
Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya integritas dan transformasi digital dalam mendukung pelayanan Disdukcapil yang efektif dan modern.
“Data kependudukan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan fondasi penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan layanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, kita harus memastikan akurasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi integritas,” ujar Ridwan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa era digital saat ini menuntut jajaran Disdukcapil untuk beradaptasi dengan teknologi.
“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menganggarkan infrastruktur jaringan dan menerapkan standar keamanan siber sesuai regulasi,” jelasnya.
Melalui forum ini, Disdukcapil Lampung berharap dapat terus meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan, serta menjaga pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.(Jim)
