Bongkar Post, Jakarta
Direktur Harian Advokasi Tambang Maluku Utara (HANTAM MALUT) Alfatih Soleman, kecam PT Harita Group. Terkait Sebaran CO² di Pulau obi dan sekitarnya.
Saat ini, Operasi pabrik vero nikel dari PT Harita Group harus diperhatikan secara serius pada aspek penyebaran Emisi Carbon CO² yang berlansung diseputran lingkungan kehidupan sekitarnya. Terutama masyarakat di Kawasi dan pulau Obi secara keseluruhan.
di Kawasi ada delapan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan. Harita membawahi dua perusahaan besar, yakni PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS). Di samping itu ada tiga lain yang juga terafiliasi dengan Harita yaitu PT Megah Surya Pertiwi (MSP), PT Halmahera Persada Lygend (HPAL), dan PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF).
PT HPAL, dibawah naungan Harita Group dengan smelter hidrometalurgi ini difungsikan khusus untuk mengolah bijih nikel menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), dan turunannya berupa nikel sulfat (NiSO4) dan cobalt sulfat (CoSO4). Tentu mengasilkan Emisi carbon yang begitu besar dalam satu hari proses produksinya.
Sebaran Asap atau emisi udara dari pabrik hidrometalurgi nikel, terutama yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL), mengandung berbagai zat berbahaya yang berdampak signifikan pada kesehatan dan lingkungan.
Direktur HANTAM, Alfatih Soleman, Sampai saat ini pihak perusahan belum berfokus pada kombinasi teknologi pembersihan udara, optimalisasi reagen, dan penerapan prinsip sirkular diseputaran Pulau Obi dan sekitarnya.
Suatu masalah yang memicu ancaman serius dan mematikan terhadap keberlansungan hidup penduduk tersebut. Keselamatan Penduduk dan Ekosistem lainya ialah tanggung jawab Negara dan kita secara bersama.
Sambung Alfatih Soleman, Kemudian juga; adanya Perataan pohon untuk jalan produksi, dapat mengganti udara segar dengan debu jalanan yang hanya berupa tanah cokelat dan memperparah krisis iklim. Penggundulan hutan adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim sejauh ini.
keuntungan luar biasa dari kekayaan alam milik kita telah diseumbangkan kepada negara, sementara yang kita peroleh hanya hasil pengolahan dan kerusakan ekologis yang parah.
Kami secara lembaga, tentu terus mengawal dan memberi teguran keras kepada pihak perusahan terkait masalah ini.
Disisi lain, eksploitasi sumber daya yang tidak diiringi dengan meningkatnya tingkat perekonomian secara merata, maka masyarakat lokal yang sejatinya paling banyak mendapat kerugian.
Pengelolaan sumber daya yang tidak didasarkan pada prinsip keberlanjutan hidup, tentu memicu timbulnya sederet dampak kerusakan di segala dimensi ruang. (Rls)
