Dibalik Curhat Wakil Bupati : Perebutan Proyek atau Perebutan Kuasa
Purwakarta, bongkatpost.co.id – Unggahan Wakil Bupati Purwakarta di media sosial yang menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam berbagai agenda pemerintahan kini berubah menjadi bola liar. Alih-alih membangun simpati, pernyataan itu justru memancing pertanyaan publik yang lebih tajam: apa sebenarnya yang sedang dipersoalkan?
Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, sebelumnya menyampaikan keluhan secara terbuka melalui media sosial. Narasi “tidak pernah dilibatkan” sontak memunculkan asumsi adanya keretakan komunikasi di pucuk pimpinan daerah.
Namun, Ketua DPC Repdem Kabupaten Purwakarta, Asep Yadi Rudiana, melihat ada dimensi lain yang patut dipertanyakan, Rabu (25/02/2026).
“Publik jangan hanya disuguhi narasi tidak dilibatkan. Pertanyaannya, tidak dilibatkan dalam apa? Apakah dalam kerja-kerja strategis pelayanan publik, atau dalam proyek-proyek tertentu?” ujar Asep Bentar, begitu ia kerap disapa, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan daerah, pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah jelas. Wakil membantu, bukan berbagi kuasa secara otomatis.
“Kalau semua harus dilibatkan dalam setiap keputusan, itu bukan sistem delegasi namanya. Justru yang perlu diperjelas, apakah ada ekspektasi pembagian peran yang melampaui fungsi normatif wakil?” ujarnya.
Asep juga menilai, membawa persoalan internal ke media sosial menunjukkan lemahnya mekanisme komunikasi di internal pemerintahan. Ia mempertanyakan motif di balik pilihan kanal publik tersebut.
“Kalau memang ada problem tata kelola, sampaikan secara resmi. Jangan membangun opini publik yang bisa ditafsirkan sebagai tekanan politik. Publik bisa saja membaca ini sebagai sinyal kekecewaan karena tidak mendapat akses terhadap proyek atau program tertentu,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa isu proyek bukan perkara ringan. Begitu kata itu beredar, maka kredibilitas pemerintahan ikut dipertaruhkan.
“Kalau ini benar soal tidak dilibatkan dalam kerja pemerintahan, mari dibuka datanya. Tapi kalau ternyata ini soal tidak dibagi proyek, maka itu persoalan integritas. Dua hal yang sangat berbeda, tapi sama-sama serius,” ujarnya.
Asep menekankan, masyarakat Purwakarta tidak butuh drama kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian kerja, stabilitas, dan pelayanan yang terukur.
“Jangan sampai polemik ini memperlihatkan bahwa yang diperebutkan bukan visi pembangunan, melainkan akses terhadap sumber daya. Itu yang harus dijawab secara jujur,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait substansi keluhan tersebut. (Maman)
