Bupati SL Apresiasi Capaian WTP, Tegaskan Kesejahteraan P3K- PW Harus Setara & Tepat Waktu
Bongkar Post, NIAS SELATAN – Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia (SL), memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, sekaligus menegaskan komitmen penuh terhadap kesejahteraan seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu (PW).
Hal ini disampaikan saat memimpin Upacara Penaikan Bendera Merah Putih di halaman Kantor Bupati, Telukdalam, Senin (8/6/2026).
Menurut Bupati, capaian WTP adalah bukti keberhasilan dan kerja keras bersama seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, ia mengingatkan agar tidak berpuas diri, melainkan fokus pada upaya mempertahankan kepercayaan publik dan lembaga pengawas tersebut.
“WTP adalah kebanggaan kita semua, tapi tantangan terbesarnya adalah mempertahankannya. Mari kita jaga dan tingkatkan kinerja agar prestasi ini terus berlanjut,” ujarnya.
Selain tata kelola keuangan, perhatian besar diberikan pada nasib PPPK – PW. Bupati memerintahkan tegas kepada OPD terkait agar penggajian dilakukan tepat waktu dan tidak ditunda, mengingat banyak dari mereka bertugas di pelosok desa dengan akses terbatas. Ia pun melarang adanya perlakuan diskriminatif.
“Saya tekankan: PPPK – PW jangan dianak tirikan. Hak, perlakuan, dan kesejahteraannya harus sama, setara dengan ASN lain. Beban kerja dan pengabdian mereka sama beratnya. Jangan sampai ada kesenjangan, kasihan mereka yang bertugas jauh di daerah terpencil,” tegas Bupati SL.
Tak hanya itu, Bupati juga meminta seluruh dinas teknis segera mempercepat realisasi pembangunan fisik di lapangan. Proyek fisik dinilai sangat krusial untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga Nias Selatan.
Upacara dihadiri Wakil Bupati Ir. Yusuf Nache, Sekda Amsarno S. Sarumaha, serta seluruh pimpinan OPD dan aparatur, menjadi momen penyatuan langkah menjaga prestasi sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh unsur pelayanan publik. (*)
