Bongkar Post
Bandar Lampung,
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri sosialisasi Aplikasi “STROBERI” (Solusi Transaksi Elektronik BRI) yang merupakan alat pembayaran retribusi sampah berbasis digital.
Dengan hadirnya aplikasi STROBERI ini, Eva Dwiana berharap dapat memberikan pelayanan yang mudah secara online kepada masyarakat.
Menurutnya saat ini kebutuhan masyarakat semakin modern. Maka pemerintah juga harus lebih memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif.
“Sistem elektronik menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Termasuk peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelayanan yang mengadopsi teknologi dapat mengurangi birokrasi berbelit-belit, dan memperluas aksesibilitas kepada masyarakat,” kata Eva Dwiana di Hotel Amalia, Kamis (11/1/2024).
Maka Pemkot terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Termasuk dengan Bank BRI untuk mendorong pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dalam penerimaan pembayaran retribusi sampah di Bandar Lampung.
“Hal ini untuk meningkatkan transparansi, transaksi dan tata kelola sampah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Ini diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah,” ujar Eva Dwiana.
Dengan peneriman pembayaran retribusi secara digital, akan memudahkan pembayaran retribusi secara cepat, tepat dan transparan.
Dengan demikian wajib retribusi yang tertata akan memiliki nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).
Namun Eva menyatakan ada beberapa aspek yang perlu dibenahi dan dipersiapkan oleh Pemkot Bandar Lampung dalam menerapkan sistem pembayaran retribusi persampahan.
Seperti meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi, sosialisasi terkait pemanfaatan jasa pelayanan perbankan.
Perlu juga disediakan layanan pengaduan masyarakat terkait kualitas layanan maupun jika terjadi kegagalan transaksi di aplikasi STROBERI.
“Kemudian ada kepastian hukum penggunaan data peribadi sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman, serta penyerahan kewenangan terkait sampah hendaknya disertai dengan anggaran dan personel sehingga memperkecil kendala yang dihadapi,” tutupnya.**
