Bandar Lampung, BP
Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) asal Bumi Ruwa Jurai Lampung, Muzzamil, meminta Presiden Jokowi all out dan bertotalitas upaya dalam aksi perlawanan ekonomi politik terhadap praktik penjajahan ekonomi asing di Tanah Air, yang diklaim kian super telanjang lewat tumbuh kembang kompetisi dalam anatomi eksisting ekonomi digital.
Relawan Jokowi, Muzzamil, aktivis gerakan 1998 ini meminta Jokowi untuk melakukan pengkinian dan pemutakhiran basis data strategi kebijakan pemerintah dalam membendung gempuran produk asing berharga murah dan super murah yang melalang buana di pasar dalam negeri lewat “pintu belakang”, baik pintu pasar gelap alias black market, pasar ilegal, pasar legal nun jual rugi tenar predatory pricing, praktik usaha tidak sehat lainnya semisal dumping dan monopoli pasar terkendali asing.
Militan Jokowi sejak Pilpres 2014, mantan Kasatgas Opini Publik DPD Bravo Lima Lampung 2018-2019, pengurus Bidang Media dan Publikasi DPD Perkumpulan Pejuang Bravo Lima Lampung 2020-2025, dan Ketua Dewan Pengarah BPD Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Lampung 2019-2024 ini bilang, strategi kebijakan nasional yang dibeberkan Presiden Jokowi dalam arahan direktifnya di depan Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhanas di Istana Negara, Jakarta, 4 Oktober lalu, adalah mangkus.
“Bahwa Presiden menegaskan dalam peta jalan digital RI akan disusun soal tol langit terkait infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dengan arah dan strategi rinci dalam peta jalan Indonesia digital, agar setiap sektor digital harus bertumbuh dan bertarget, itu adalah keniscayaan sejarah. Hajar terus, go ahead pak Presiden. Sikat miring,” lugasnya.
Muzzamil menjelaskan menyitat keterangan Jokowi soal tiga strategi kebijakan nasional melawan hegemoni dan dominasi ekonomi asing sekaligus berupaya melepaskan diri dari penjajahan ekonomi asing tersebut.
Pertama, penyiapan talenta digital untuk melindungi kedaulatan digital Indonesia, berangkat dari alas data terdapat adanya 123 juta konsumen akhir di Indonesia yang terekam di aplikasi buatan negara lain.
“Saya minta bapak Presiden, massifkan sosialisasi dan terapan UU Perlindungan Data Pribadi, perkuatan anggaran Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), dan atasi defisit sumber daya ilmuwan data dengan ‘gempur’ kampus pengampu program studi Bisnis Digital, Data Digital, Data Science, Desa Digital, Desain Komunikasi Visual, Digital Forensik, Cyber Law, Cyber Security, Ekonomi Digital, Ekonomi Kreatif, Ilmu Komunikasi, Intelijen Pasar, Pemasaran Digital, Sistem Informasi, Statistika, Teknik Informatika, dengan daya dukung subsidi APBN cukup,” sorong Muzzamil, pegiat Forum Alumni Nusantara dan Alumni Untuk Indonesia ini, jejaring komunitas relawan alumni SMA/SMK dan PTN/PTS pro-Jokowi.
Kedua, sambung dia, penyiapan dan penerbitan aturan terkait penggunaan produk dalam negeri, berbasis konsistensi penerapan terukur peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bahan baku utama produk lokal.
“Saya minta Presiden pandu kementerian/lembaga terkait lewat pendekatan kinerja humanis integralistik. Yang tak mampu emban amanat, ganti dengan yang cakap. Soal TKDN jangan ada ampun, cukup sudah anak cucu kita, dicekoki produk barang sepele saja bahan bakunya 100 persen impor punya. Sedih kita. Bangun literasinya, jangan kasih kendur,” Muzzamil, Bendahara DPD GP Nusantara Lampung ini meminta.
Ketiga, sambung Muzzamil, penyiapan peta jalan dan infrastruktur digital, yang penting dilakukan menimbang proyeksi besaran raksasa potensi ekonomi digital Indonesia, dimana pada tahun 2025 saja potensinya diprediksi mencapai 146 miliar dolar AS dan akan meningkat dua kali lipat lebih tahun 2030 menjadi 360 miliar dolar AS.
“Saya minta bapak Presiden, hilangkan sekat dan ego sektoral di tubuh jajaran yang dirasakan masih ada, dan justru jadi anasir pengganggu percepatan eksekusi paparan peta dan infrastruktur digital ini,” tandas aktivis cum jurnalis tersebut.
Beber Muzzamil, butuh penajaman eksekusi lapangan terfokus terhadap pisau analisa hunusan Menkop UKM Teten Masduki soal aspek kelemahan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Tanah Air, dimana meskipun 22 juta dari total UMKM Indonesia selaku penyerap 97 persen lapangan kerja notabene telah go digital dan masuk dalam ekosistem digital melalui platform e-dagang tetapi tetap sulit bersaing di pasar global karena masuknya barang impor berharga murah/super murah.
“Kang Teten (Menkop UKM Teten Masduki) terakhir ada bilang, UMKM kita kalah saing di pasar global antara lain lantaran skalanya masih skala ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum berdaya saing, apalagi daya saing global,” beber dia, mengutip paparan Teten Masduki pada forum Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis 5 Oktober lalu.
Disebutkan, UMKM Indonesia sulit bersaing karena diproduksi dengan alat sederhana, model bisnisnya juga masih sederhana, yang kondisinya patut diperbaiki agar terhindar dari stagnasi pasar UMKM dan jebolnya pertahanan pasar dalam negeri dari gempuran produk-produk impor murah.
Muzzamil, teranyar didapuk jadi Sekretaris DPD Jangkar Merah Putih (JMP) Lampung 2023-2028 ini merekomendasikan Presiden Jokowi membuka hotline khusus menjaring aspirasi lapis pertama dan aduan pelaku UMKM, terkait jejaring nakal penjahat digital dan sindikat perdagangan gelap barang produk impor murah yang diyakini masih leluasa bergentayangan. “Rakyat dukung. Sikat miring,” pungkas Muzzamil. (rls)
