Bandar Lampung, BP
DPD Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASITA) Provinsi Lampung mengadakan Silaturahmi Pengusaha Pariwisata Lampung. Kegiatan ini cukup menarik lantaran menyoroti persoalan peranan study tour yang tidak hanya sekedar piknik, tapi juga mendidik. Ditambah adanya Surat Edaran Gubernur yang bikin was was.
Kegiatan Talk Show diisi dengan empat orang narasumber terkait dan kompeten, yaitu Lakoni Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Lakoni, Ellen Eduan Kepala SMKN 3 Bandar Lampung, Gandi Pramana Pengawas Pengujian Pemeriksaan dan Pengawasan BPTD Kemenhub RI, Didik Darmadi Pengelola Bus Pariwisata, dan Ahmad Al-Akhran Ketua DPD ASITA Lampung.
Lakoni mengakui, anggaran untuk pariwisata masih kecil. Dan untuk membangun dunia pariwisata tidak bisa diserahkan hanya ke Dinas Pariwisata, tapi juga masyarakat setempat dan Pokdarwis.
“Kita perlu kerjasama dan kolaborasi, jangan menganggap dunia pariwisata bisa maju hanya dengan satu orang atau satu pihak, karena potensi pariwisata ini makin besar dan maju. Bagaimana caranya memperkenalkan potensi yang sudah ada dan tentu lebih murah,” ujar Lakoni, salah satu pembicara Talk Show yang digelar DPD ASITA Lampung, di Hotel Bukit Randu, pada Kamis (20/6/2024).
Terkait peristiwa kecelakaan bus study tour di Subang, dikatakan Lakoni, tidak ada surat edaran yang menyatakan larangan study tour.
“Tapi himbauan untuk memperhatikan SOP study tour, dengan memperhatikan komponen yang digunakan,” kata dia.
Ellen Eduan, Kepsek SMKN 3 Bandar Lampung mengatakan, studi tour perlu dikaji bersama. Dan ada perbedaan, untuk tingkat SMK dan SMA.
“Study tour punya peran penting bagaimana meningkatkan motivasi siswa, tapi ada perbedaan antara SMK dan SMA, kalau SMA study tour tapi kalau SMK melakukan kunjungan industri. Dan teknisnya, pihak sekolah izin ke Disdik, semua sudah dikaji, setelah teken kontrak dengan travel pihak sekolah survei ke travel agen sampai dengan ke kendaraan yang digunakan,” papar Ellen.
Gandi Pramana, Pengawas Pengujian Pemeriksaan dan Pengawasan BPTD Kemenhub RI, dalam kesempatan tersebut berharap agar travel agen menggunakan kendaraan yang layak jalan dengan usia kendaraan 15 tahun.
Dikatakan, Dirjen Perhubungan Darat memiliki aplikasi Mitra Darat untuk melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dengan scan barcode dengan menggunakan nopol kendaraan.
“Bisa untuk cek izin kendaraan, komplit atau tidak, layak jalan atau tidak, aplikasi ini mempermudah untuk mengetahui izin atau kelayakan kendaraan. Masyarakat bisa menolak travel agen jika tidak ada izin atau tidak layak, bisa dicek melalui aplikasi Mitra Darat,” jelas Gandi.
Dia pun menyebut ada kriteria Bus Pariwisata, bisa bis ukuran kecil, besar, dan maxi, ada stiker pariwisata, ada alat bantu kendaraan, dan mencantumkan nama perusahaan.
Dan ia menekanman tidak boleh ada bus reguler menggunakan tulisan Bus Pariwisata, karena perizinannya berbeda.
Didik Darmadi, mewakili Pengelola Bus Pariwisata Lampung, yang juga pengurus Bus Sumex 97, mengaku bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan bus di Subang, imbasnya banyak study tour yang di-reschedule, bahkan dikansel,
“Surat Edaran Gubernur itu himbauannya bukan larangan tapi regulasi yang ditertibkan untuk kegiatan kunjungan kampus atau industri. Dan syaratnya kendaraan yang digunakan harus melampirkan MoU, melampirkan fotokopi STNK dan uji KIR, dan surat keterangan sehat driver,” papar Didik.
Sementara Ketua DPD ASITA Lampung
Ahmad Al Akhran berharap agar travel agen dalam melakukan study tour bukan hanya hura – hura tapi juga mendidik.
“Jangan sampai tidak ada unsur edukasinya,” tegasnya.
Dia pun memiliki pengalaman yang tidak enak lantaran driver bus pariwisata yang digunakannya berkaos dan bertato, hingga dikeluhkan konsumennya.
“SOP dari SDM diperhatikan, ini harus diperhatikan, SDM perlu ditekankan, dengan kejadian tersebut menyebabkan tidak ada repeat order lagi,” ujarnya.
Ia menghimbau para travel agen untuk juga membangun pariwisata Lampung, bukan hanya menjual.
“Potensi wisata Lampung sangat banyak, ayo sama – sama jualan (pariwisata, red) Lampung, jangan hanya jualan Jakarta atau Bandung. Dan berharap infrastruktur juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (tk)
