Bandar Lampung, BP
Ratusan Massa Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung kembali menggelar aksi damai di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, terkait pengemplangan pajak PT. Sugar Group Company (SGC) yang dituding berkongkalikong dengan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Aksi demo diikuti ratusan pemuda dan mahasiswa yang meminta Wakil Presiden terpilih 2024 -2029 Gibran Rakabuming Raka untuk dapat memberikan atensi khusus demi penegakkan hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.
Ketua Presidium DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, Aparat Penegak Hukum (APH) serta pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait persoalan pengemplangan PT. SGC.
“Kami minta persoalan HGU SGC, persoalan KKN, persoalan pajak betul – betul segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh APH,” kata Indra saat orasi, Rabu (31/7/2024).
Para pendemo membawa karton – karton bertuliskan kritikan dan tuntutan.
“Kami membawa karton dan spanduk yang bertuliskan tentang persoalan persoalan PT. SGC terpampang hingga membuat pengguna jalan sempat terhenti, dalam orasinya kami menyatakan persoalan SGC bukan hanya persoalan kecil tetapi persoalan besar seharusnya sudah menjadi atensi khusus bagi aparat penegak hukum agar menyegerakan penindakan dan penegakan hukum,” ungkapnya.
Lanjut dia, Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjadi panglima tertinggi penegakan hukum seadil – adilnya agar tidak menjadi preseden buruk bagi Indonesia.
“Hukum mempunyai aturan sendiri dan mesti ditegakkan, dan jika hukum tidak ditegakkan maka aksi jalanan adalah solusi untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan,” urainya.
Sementara, Koordinator Lapangan, Rian Bima Sakti mengungkapkan, jika persoalan PT. SGC itu dimulai dari lahan yang dikelola melebihi luasan HGU yang diterima dengan adanya lahan konservasi yang dikelola.
“Dengan adanya persoalan lahan masyarakat yang diambil alih, maka kami dari Akar Lampung sangat prihatin dengan kondisi Lampung saat ini, sehingga menjadi persoalan penting terkait pajak dan pendapatan negara, belum lagi persoalan terkait pembakaran tebu adalah persoalan yang memiliki dampak besar, kita minta di cabut HGU Sweet Indo Lampung salah satu anak perusahaan PT. SGC karena telah melanggar isi klausul HGU yang tidak membolehkan panen tebu dibakar,” bebernya.
Bahkan, kata dia, di dalam HGU jelas dinyatakan jika panen dibakar maka HGU batal demi hukum, tapi sampai saat ini PT. Sweet Indo Lampung masih terus beroperasi.
“Dengan adanya persoalan ini, sudah layak HGU anak perusahaan dari PT. SGC itu dicabut dan segera usut dugaan pengemplangan pajak perusahaan tersebut dengan mantan Gubernur Arinal Djunaidi,” katanya.
Sementara itu, orator aksi, Sapriansyah menjelaskan, persoalan PT. SGC sejak awal berdasarkan informasi dan pulbaket puldata dimulai sejak pembelian dari Grup Salim sudah bermasalah, ditambah lahan konservasi masih terus dikelola yang berimbas dengan masyarakat, tak kunjung selesai.
“Hal ini yang membuat anak muda dan mahasiswa bergerak bersama dengan AKAR Lampung, kita akan terus bergerak, minggu depan kita akan demo di Jakarta di KPK dan Kejagung untuk meminta penegak hukum dan kami juga akan meminta kepada tokoh muda yang selalu menyuarakan suara pemuda saudara Kaesang agar melihat persoalan ini secara gamblang,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Anto Gaoh, jika AKAR Lampung menantang semua para calon Gubernur untuk berani bicara di muka publik siap berjuang bersama pemuda untuk menegakkan keadilan dan memberikan atensi kepada APH terkait sengkarut persoalan PT. SGC baik persoalan ukur ulang HGU, serta mengusut dugaan pengemplangan pajak.
“Jika tidak ada satupun calon gubernur yang berani menyatakan hal itu, maka tidaklah mereka berpihak kepada rakyat dan AKAR Lampung tidak ditunggangi kepentingan politik manapun,” pungkasnya. (rls)
