Bicara Swasembada Pangan di Unila, Zulkifli Hasan Soroti Nasib Petani dan Harga Singkong Lampung
Bongkar Post, Bandar Lampung
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak sekaligus mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Menurutnya, kebijakan yang tidak tepat justru dapat membuat petani semakin terpuruk, menurunkan produktivitas, hingga menyebabkan Indonesia terus bergantung pada impor pangan dari negara lain.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Nutrava 2026 bertema “Inovasi dan Teknologi Pangan untuk Kemandirian Bangsa: Kolaborasi Pemerintah, Mahasiswa dan Masyarakat di Era Disrupsi” di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila), Kamis (19/11/2026).

Ia mengungkapkan bahwa sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan kebijakan pangan, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, impor gula yang mencapai sekitar 6 juta ton, garam 4 juta ton, kedelai 4 juta ton, serta gandum hingga 13 juta ton. Bahkan, pada 2024 Indonesia juga mengimpor beras sekitar 4,5 juta ton.
“Kalau makan kita saja impor, tidak mungkin Indonesia sejahtera. Untuk menjadi negara maju itu mustahil jika pangan kita masih bergantung kepada negara lain,” tegasnya.
Ia menilai ketergantungan terhadap impor bukan hanya persoalan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi masyarakat. Sebab, keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut justru lebih banyak dinikmati petani negara lain, sementara petani dan nelayan Indonesia kesulitan meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu, Ia menyoroti kondisi nelayan nasional yang menurutnya masih memprihatinkan. Berdasarkan nilai tukar nelayan tahun 2025 sebesar 103, pendapatan nelayan dinilai belum cukup untuk memberikan keuntungan yang layak dibandingkan modal dan biaya usaha yang dikeluarkan.
“Nelayan kita masih berat. Apa bangganya menjadi menteri urusan pangan kalau nelayannya masih seperti ini? Mereka saudara kita, keluarga kita, rakyat Indonesia yang harus diperhatikan,” ujarnya.
Namun, ia menyebut pemerintah mulai melakukan pembenahan melalui sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya menyederhanakan regulasi pupuk yang sebelumnya mencapai 145 aturan menjadi hanya tiga aturan.
Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan penggunaan pupuk dari sekitar 6 juta ton pada 2024 menjadi 9,5 juta ton pada 2025 atau meningkat sekitar 58 persen. Dampaknya, produksi pertanian disebut meningkat sekitar 7 hingga 8 persen.
Selain itu, pemerintah juga memperbaiki kebijakan harga pembelian gabah petani. Harga yang sebelumnya Rp5.500 per kilogram dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar petani mendapatkan harga yang layak dan tidak dirugikan oleh persyaratan teknis yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Sementara itu, ia menyebut hasil pembenahan mulai terlihat dari peningkatan nilai tukar petani padi dan jagung yang kini mencapai 132.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan secara khusus menyinggung persoalan yang pernah membelit petani singkong di Provinsi Lampung.
Ia mengakui bahwa kebijakan impor singkong dan tapioka sebelumnya turut memberikan tekanan terhadap harga jual hasil panen petani lokal.
Namun, ia menceritakan, ketika baru menjabat sebagai Menko Pangan, dirinya sempat mendapat protes dari petani singkong karena dianggap ikut bertanggung jawab terhadap persoalan harga.
Setelah kewenangan pengaturan pangan berada di bawah koordinasinya, pemerintah mengambil langkah dengan melarang impor singkong dan tapioka.
“Alhamdulillah, saya larang impor tapioka. Saya larang impor singkong. Sampai hari ini,” ungkapnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut turut mendorong kenaikan harga singkong di Lampung yang sebelumnya sekitar Rp1.000 per kilogram menjadi Rp3.300 per kilogram.
“Bayangkan, dari Rp1.000 sekarang menjadi Rp3.300. Ini salah satu contoh betapa pentingnya kebijakan pemerintah dalam melindungi petani,” katanya.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap petani harus diwujudkan melalui jaminan harga, peningkatan produktivitas, serta penguatan industri pengolahan agar hasil pertanian memiliki nilai tambah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mewujudkan swasembada pangan tidak cukup hanya melalui pembenahan regulasi dan harga. Pemerintah juga perlu mendorong modernisasi pertanian melalui pengembangan varietas unggul, perbaikan manajemen pertanian, mekanisasi, serta pemanfaatan teknologi.
Ia mencontohkan penggunaan mesin tanam padi yang mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Jika sebelumnya penanaman satu hektare sawah membutuhkan sekitar 24 orang, dengan mekanisasi satu alat mesin pertanian dapat menanam hingga 24 hektare dalam sehari.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi, khususnya Universitas Lampung, untuk mengambil peran lebih besar melalui penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi pangan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, dan pelaku industri menjadi kunci membangun sistem pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan.
“Kita ingin menjadi lumbung pangan dunia. Karena itu, penelitian harus diperkuat, varietas baru harus dikembangkan, manajemen pertanian diperbaiki, dan teknologi harus digunakan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan program pembangunan 1.300 Kampung Nelayan pada tahun ini. Program tersebut dilengkapi balai lelang, tempat penyimpanan ikan berpendingin (cold storage), pabrik es, serta Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membantu menjaga kualitas dan harga jual hasil tangkapan nelayan.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia, berharap berbagai langkah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor.
Ia menegaskan, swasembada pangan bukan sekadar target produksi, melainkan bagian dari kehormatan bangsa dan bentuk keberpihakan negara terhadap petani, nelayan, serta peternak Indonesia.(Wabi)






