DPR RI SAHKAN UU PERAMPASAN ASET, INSTRUMEN BARU PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

DPR RI SAHKAN UU PERAMPASAN ASET, INSTRUMEN BARU PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

 

Bacaan Lainnya

BONGKAR POST | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah dan seluruh fraksi.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan peserta rapat diikuti ketukan palu pimpinan sidang.

Puan menyatakan pengesahan regulasi tersebut bukan dilakukan karena desakan atau paksaan, melainkan setelah melalui proses pembahasan yang dinilainya telah dilaksanakan secara cermat.

Menurut Puan, pembahasan RUU telah melibatkan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Ia mengatakan proses penyusunan turut memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk KUHP dan KUHAP.

Sementara itu, Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Dalam pembahasannya, RUU mengatur mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan perampasan tanpa putusan pidana melalui prosedur yang melibatkan pengadilan. Pengaturan tersebut juga mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan.

RUU tersebut turut memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, serta pengelolaan aset hasil perampasan secara profesional dan akuntabel.

Pengelolaan aset mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan persetujuan terhadap pengesahan RUU tersebut. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset diperlukan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana yang merugikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan persetujuan dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahap akhir proses pembentukan undang-undang. Nomor undang-undang dan tanggal pengundangan perlu merujuk pada dokumen resmi setelah proses pengesahan dan pengundangan selesai.

Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Namun, efektivitas pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh kepastian prosedur hukum, independensi pengawasan, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak masyarakat dari potensi salah sita dan penyalahgunaan kewenangan.

(*/rus)

Pos terkait