Pemprov Lampung Mulai Bayar Lahan Jalan Lempasing, Baru 56 Bidang Terealisasi

Pemprov Lampung Mulai Bayar Lahan Jalan Lempasing, Baru 56 Bidang Terealisasi

 

Bacaan Lainnya

Bongkar Post, Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian tanah untuk proyek pelebaran Jalan RE Martadinata hingga kawasan Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Namun, dari proses pembebasan lahan yang berjalan, baru 56 bidang tanah milik warga yang berhasil dibayarkan.

Pembayaran ganti kerugian sekaligus pelepasan hak atas tanah tersebut dilaksanakan di The Pavilion, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).

Sebanyak 56 bidang tanah yang dibayarkan berada di Desa Sukajawa, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan proses pembebasan lahan dilakukan secara bertahap lantaran masih menghadapi sejumlah kendala.

Persoalan yang muncul di antaranya kelengkapan dokumen kepemilikan, pemilik tanah yang belum ditemukan, sengketa kepemilikan hingga lahan yang masih menjadi agunan di perbankan.

“Dari total 174 bidang, kita baru melaksanakan 56 bidang di Desa Sukajawa, Kecamatan Teluk Pandan. Sementara yang lain masih berproses. Ada yang masalah surat-menyurat, pemiliknya tidak ditemukan, ada juga yang sengketa,” kata Taufiqullah.

Ia menjelaskan, pemerintah belum dapat memulai pekerjaan fisik pelebaran jalan pada bidang tanah yang belum tuntas proses pembebasan dan pelepasan haknya.

“Belum diperbaiki, baru mau dikerjakan setelah pelepasan ini,” ujarnya.

Untuk bidang tanah yang masih bersengketa, pemerintah dapat menempuh mekanisme penitipan uang ganti kerugian melalui pengadilan.

Nantinya, pihak yang dinyatakan berhak secara hukum dapat mengambil dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Taufiqullah menyebutkan, panjang ruas jalan yang direncanakan untuk ditangani mencapai sekitar 5,5 kilometer.

Sementara itu, keseluruhan kebutuhan pembebasan lahan dalam rencana proyek tersebut disebut mencapai 585 bidang tanah.

Dari sisi anggaran, Pemprov Lampung telah menyiapkan tambahan sekitar Rp30 miliar melalui perubahan APBD untuk mendukung proses pembebasan lahan.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan besaran anggaran yang sudah terserap untuk pembayaran ganti kerugian karena prosesnya masih berlangsung.

“Kemarin kan kita menganggarkan untuk perubahan tambahan Rp30 miliar, tapi berapa yang terpakai kita belum tahu,” jelasnya.

Di tengah proses pembebasan lahan tersebut, sejumlah warga mulai melakukan penyesuaian terhadap bangunan yang terdampak proyek. Salah satunya Lina, warga Lempasing yang telah menetap di kawasan itu sejak lahir.

Lina yang menjalankan usaha warung sekaligus menjadi agen BRI mengatakan sebagian bangunan tempat usahanya terkena dampak pelebaran jalan.

Ia berencana memundurkan bangunan warung agar menyesuaikan dengan kebutuhan ruang jalan.

Meski harus mengubah posisi tempat usahanya, Lina mengaku menerima ganti kerugian yang diberikan pemerintah.

Ia berharap proyek pelebaran jalan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini ganti rugi, bukan ganti untung, tapi semoga berkah, nanti akan diganti yang lebih baik,” tuturnya.

Pelebaran Jalan RE Martadinata hingga Lempasing–Padang Cermin diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antara Bandar Lampung dan wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. (Jim/*)

Pos terkait