LAMPUNG SELATAN – Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram yang akan mengikuti Pilkades serentak putaran pertama pada 5 Agustus 2021 mendatang, menolak anggaran Pilkades yang sudah diputuskan oleh Panitia sebesar Rp. 433. 511.000,-.
Penolakan Anggaran Pilkades oleh Bacakades itu sangat beralasan. Pasalnya, Anggaran Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pilkades itu terkesan tidak mengacu kepada analisa kebutuhan dan memaksakan kehendak. Terlihat, hingga dua hari Panitia melaksanakan kegiatan tahapan penyampaian RAB kepada Bacakades tidak menemui kata kesepakatan, sehingga empat dari lima Bacakades yang sudah mendaftarkan diri ke Panitia seperti, Siti Aisyah, Rudi Sunaeni, Syaefudin dan Warsidi sepakat menolak RAB Pilkades yang dibuat Panitia sebesar Rp. 433.511.000. Ke- empat Bacakades itu meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Selatan turun tangan mengatasi kemelut pada Kepanitiaan Pilkades Tanjung Baru.
Dalam rangkaian pembahasan Anggaran Pilkades Tanjung Baru berjalan cukup alot dan memanas. Masing-masing Bacakades menolak dengan berbagai macam alasan dan perbandingan dengan Pilkades di Desa lain yang ada di Kecamatan Merbau Mataram. Begitu pun sebaliknya, Panitia tetap mempertahankan kan egonya sebagai Panitia Pelaksana.
Sebelumnya, pada pembahasan partama pada hari Sabtu (26/6/2021) Panitia Pilkades Tanjung Baru menganggarkan RAB Pilkades sebesar Rp. 503.394.000, setelah melalui debat panjang akhirnya di hari kedua Panitia merevisi RAB hingga menjadi Rp. 433.511.000. Padahal, DPMD dalam sosialisai Pilkades serentak telah memberi warning kepada Desa agar tidak boleh menganggarkan lebih dari Rp. 20 juta diluar dari biaya Protokol Kesehatan (Prokes) dan anggaran itu bersumber dari APBD dan APBDes.
Syaefudin, salah satu Bacakades yang berdomisili di Dusun Sakal Desa setempat menjelaskan, dirinya memutuskan tidak menerima atau menolak RAB yang sudah dibuat oleh Panitia dari Rp. 503 juta menjadi Rp. 433 juta itu dikarenakan RAB Pilkades yang sangat Fantastis. Panitia membuat RAB terkesan tidak mengacu kepada analisa kebutuhan.
“Itu anggaran Pilkades yang sangat fantastis sampai Rp. 443 juta sehingga kami keempat Bacakades sepakat menolaknya. Sementara Pemkab sudah menganggarkan untuk Pilkades pada APBD dan DD tidak sebesar itu, lalu siapa yang akan membiayai kekuranganya. Perlu diingat, kami keempat Bacakades hanya menolak anggaran Pilkades yang dibuat Panitia, tidak lebih dari itu,” tegas Syaefudin.
Selain itu, sambung Syaefudin, penolakan keempat Bacakades itu sangat beralasan.
“Coba lihat saja Anggaran untuk honor Panitia saja sampai Rp. 230 juta (50% dari anggaran Pilkades) yang ditetapkan oleh Panitia, anggaran Prokes sampai Rp. 84 juta, sementara Desa menganggarkan hanya Rp. 18 juta, begitu juga dengan jumlah TPS, panitia menetapkan 16 TPS, belum lagi untuk anggaran yang lain. Kami berharap agar biaya Pilkades ini tidak memberatkan Calon Bacakades,” tutupnya.
Hal yang sama pun dikatakan oleh Yuce Hengki Sadok Pendamping Bacakades Rudi Sunaeni. Menurut Yuce, banyak sekali kejanggalan dalam RAB yang dibuat oleh Panitia. Seperti, untuk honor Panitia, anggaran untuk ATK hingga jumlah TPS.
“Seperti masalah TPS, kalau sudah ada aturan atau putusan dari pemkab hanya 11 TPS kenapa itu tidak dilaksanakan. Kalau panitia beralasan ada penambahan biaya untuk transportasi, coba dihitung, lebih besar mana dengan penambahan jumlah TPS. Jadi RAB yang dibuat Panitia terkesan tidak mengacu kepada kebutuhan,” jelasnya.
Panitia Pilkades seharusnya dalam melaksanakan tugasnya selalu mengacu kepada kepentingan Cakades. Dalam memutuskan hal apapun harus melalui musyawarah dengan Cakades bukan dengan cara mempertahankan ego sebagai Panitia.
“Terutama menyangkut masalah anggaran Pilkades, sebelumnya Panitia harus melalui musyawarah bersama para calon dalam pembuatan RAB nya, setelah ada kesepakatan dari calon, baru diputuskan, sehingga tidak terjadi masalah seperti hari ini,” ungkap Bang Yuce sapaan akrab Ketua Umum PABPDSI Provinsi Lampung ini.
“Keempat Cakades hari ini memutuskan menolak Anggaran Pikades dikarenakan dalam RAB yang dibuat oleh Panitia itu tidak sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkades Tanjung baru. Seperti, untuk honor saja mencapai Rp. 230 juta, kalau panitia bicara UMR, ini bukan sebuah pekerjaan, ini kepanitiaan, kalau mereka tidak sanggup ya mundur dari Panitia, kita ganti Panitianya,” imbuhnya.
Yunce pun menegaskan, dilihat dari keberadaan Panitia Pilkades Tanjung baru, hampir semua Panitia dari luar Aparatur Desa dan cara pembuatan RAB Pilkades tanpa diawali musyawarah dan mufakat dengan melibatkan Bacakades.
“Aturan sudah jelas dalam Undang-undang Pilkades, Panitia itu harus dari unsur Perangkat Desa walau tidak keseluruhan, lah ini dari 20 orang Panitia hanya 1 orang dari Aparatur Desa, kalau Linmas atau LPM itu tidak termasuk dari Perangkat Desa, Panitia harus paham itu. Dengan adanya Penolakan RAB oleh keempat Bacakades, ini menunjukan mosi tidak percaya Kepada panitia yang sekarang untuk melaksanakan Pilkades di Tanjung Baru. Pemkab melalui Dinas PMD harus bisa lihat situasi, harus tegas dan turun tangan untuk membuat panitia yang baru bila Panitia sekarang tetap mempertahankan RAB yang sekarang, ya ganti Panitia itu solusinya,” tegas Yunce yang diamini oleh Bacakades Siti Aisyah dan Suwardi.
Sementara, Ketua Panitia Pilkades Tanjung Baru, Nasir menanggapi penolakan RAB oleh Keempat Bacakades menjelaskan, Panitia sudah melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkades, hingga hari ini dilaksanakan tahapan pembahasan RAB Pilkades. Adapun penolakan oleh Bacakades terkait RAB yang dibahas oleh Panitia, itu menjadi hak Bacakades.
“Apa pun bentuk hasilnya akan kita laporkan ke Kabupaten, memang seperti itu mekanismenya, selanjutnya Panitia Kabupaten yang punya wewenang,” jelasnya saat dihubungi Bongkar Post melalui pesan singkat WhatsApp Senin malam.
Dikatakan oleh Nasir, sebelumnya RAB yang dibahas Panitia Pilkades Tanjug Baru itu belum Final masih ada solusinya.
“RAB itu belum final, masih ada solusinya, tapi keempat Bacakades langsung memutuskan menolak Anggaran itu, ya mau diapakan lagi, gak perlu diterusin berarti. Harapan saya, kami Panitia akan melaksanakan yang terbaik buat masyarakat Tanjung Baru,” bebernya singkat.
(Firdaus)
