MEDIA PENJILAT SEPATU PENGUASA
Pers Kehilangan Taring atau Memang Sengaja Menanggalkan Independensinya?
Oleh: Rusmin
Ketika Pers Lebih Sibuk Memuji daripada Mengawasi
Pers dilahirkan bukan untuk menjadi pengeras suara kekuasaan. Dalam negara demokrasi, pers memiliki mandat yang jauh lebih penting: menyampaikan kebenaran, mengawasi jalannya pemerintahan, menguji kebijakan, dan memastikan kepentingan masyarakat tidak dikorbankan oleh kepentingan politik maupun ekonomi.
Namun, ada pertanyaan yang semakin relevan untuk diajukan: ketika pemberitaan media lebih banyak dipenuhi pujian terhadap pejabat, seremoni pemerintahan, dan narasi keberhasilan kekuasaan, sementara persoalan publik kurang mendapat perhatian, apakah pers sedang kehilangan taring atau justru sengaja menanggalkan independensinya?
Istilah “media penjilat sepatu penguasa” memang keras. Tetapi ungkapan tersebut merepresentasikan kekecewaan terhadap praktik jurnalistik yang dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan dan terlalu jauh dari kepentingan masyarakat.
Tentu, kritik ini tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh perusahaan pers maupun wartawan. Banyak jurnalis tetap bekerja dengan integritas, menghadapi tekanan, keterbatasan ekonomi, bahkan risiko ketika mengungkap persoalan yang tidak dikehendaki pemegang kekuasaan.
Persoalannya bukan terletak pada seberapa sering media memberitakan pejabat. Persoalannya adalah apakah media masih memiliki keberanian yang sama ketika harus memberitakan kesalahan pejabat tersebut.
Pers atau Humas Kekuasaan?
Batas antara produk jurnalistik dan publikasi kehumasan sebenarnya cukup jelas.
Humas pemerintah bertugas membangun komunikasi kelembagaan, menyampaikan program, serta menjelaskan kebijakan kepada masyarakat. Sementara pers bekerja secara independen untuk menguji informasi, memeriksa fakta, menghadirkan berbagai kepentingan, dan menyampaikan realitas secara proporsional.
Keduanya dapat bekerja sama dalam memperoleh informasi. Namun, kerja sama itu tidak boleh menghilangkan jarak kritis antara wartawan dan narasumber.
Masalah muncul ketika pemberitaan hanya mengulang pernyataan pejabat tanpa pengujian. Ketika klaim keberhasilan pemerintah diterima sebagai fakta tanpa data pembanding. Ketika kegiatan seremonial memperoleh ruang besar, sementara persoalan pelayanan publik, proyek bermasalah, dugaan penyimpangan anggaran, dan keluhan masyarakat tidak memperoleh perhatian sepadan.
Dalam kondisi seperti itu, media berisiko menjalankan fungsi komunikasi kekuasaan, bukan fungsi kontrol sosial.
Ketika Anggaran Publik Berpotensi Memengaruhi Independensi
Salah satu persoalan yang patut diperiksa adalah hubungan ekonomi antara perusahaan media dan pemerintah.
Di tingkat nasional maupun daerah, belanja publikasi dan kerja sama media menjadi bagian dari ekosistem komunikasi pemerintahan. Kerja sama tersebut pada dasarnya tidak dilarang. Pemerintah membutuhkan saluran informasi untuk menyampaikan kebijakan, sedangkan perusahaan pers memiliki kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan operasional dan membayar tenaga jurnalistik.
Namun, hubungan ekonomi ini harus transparan dan tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengendalikan isi pemberitaan.
Pertanyaan kritisnya sederhana: apakah media tetap berani mengkritik pemerintah daerah ketika perusahaan persnya menerima kontrak publikasi dari pemerintah yang sama?
Apakah wartawan tetap bebas menulis persoalan proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta penggunaan APBD ketika instansi yang menjadi objek pemberitaan juga menjadi mitra bisnis perusahaannya?
Tidak semua media penerima kerja sama pemerintah kehilangan independensi. Tidak semua kontrak publikasi merupakan bentuk intervensi. Tetapi transparansi mengenai sumber pendapatan, mekanisme kerja sama, dan pemisahan iklan dari produk jurnalistik merupakan hal yang harus diuji.
Independensi pers tidak cukup dinyatakan dalam slogan. Ia harus terlihat dalam praktik redaksional.
Media Nasional dan Lokal: Persoalan yang Sama, Tekanan yang Berbeda
Pada tingkat nasional, relasi antara kepemilikan media, kepentingan bisnis, kekuatan politik, dan akses terhadap sumber informasi menjadi persoalan yang perlu mendapat pengawasan.
Sementara itu, pada tingkat lokal, relasi tersebut dapat berlangsung lebih dekat dan langsung. Pemimpin daerah, kepala organisasi perangkat daerah, pejabat humas, pemilik perusahaan media, dan wartawan sering berada dalam lingkaran komunikasi yang sama.
Kedekatan ini dapat mempermudah akses informasi. Namun, tanpa batas profesional yang tegas, kedekatan juga berpotensi melahirkan konflik kepentingan.
Di daerah, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian publik justru sering kali membutuhkan keberanian redaksi untuk mengujinya: bagaimana belanja publikasi dialokasikan, siapa penerima kerja sama, bagaimana proses pengadaannya, apa dasar penentuan nilai kontrak, dan apakah terdapat hubungan antara kerja sama tersebut dengan pola pemberitaan.
Pertanyaan itu bukan tuduhan terhadap media atau pemerintah tertentu. Itu merupakan agenda pemeriksaan yang sah dalam kerangka keterbukaan informasi dan pengawasan penggunaan uang publik.
Wartawan Bukan Petugas Pencitraan
Ada perbedaan mendasar antara memberitakan keberhasilan pemerintah dan memproduksi pencitraan pemerintah.
Jika sebuah program berhasil, media wajib memberitakannya berdasarkan fakta. Jika kebijakan memberikan manfaat, manfaat itu layak diketahui masyarakat. Tetapi jika terdapat persoalan, kegagalan, atau dampak negatif, semuanya juga harus diberitakan.
Wartawan tidak memiliki kewajiban untuk menjaga citra pejabat. Wartawan memiliki kewajiban untuk menjaga akurasi informasi.
Karena itu, profesionalitas wartawan tidak diukur dari seberapa dekat ia dengan pejabat, seberapa sering memperoleh undangan kegiatan, atau seberapa mudah mendapatkan akses eksklusif. Profesionalitas diuji ketika wartawan mampu mempertahankan independensi di tengah tekanan, kepentingan, dan godaan ekonomi.
Pers yang hanya berani memberitakan keberhasilan tetapi menghindari persoalan publik berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.
Mengembalikan Taring Pers
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan yang tegas. Pasal 3 menempatkan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Artinya, fungsi pengawasan bukan tambahan dalam pekerjaan pers. Fungsi tersebut merupakan bagian dari mandat pers itu sendiri.
Karena itu, diperlukan langkah konkret:
1. Perusahaan pers harus menjamin independensi redaksi dari kepentingan pemilik, pemasang iklan, dan pihak yang memiliki hubungan bisnis.
2. Kerja sama publikasi pemerintah harus transparan dan dipisahkan secara jelas dari pemberitaan jurnalistik.
3. Wartawan harus menguji pernyataan pejabat melalui data, dokumen, konfirmasi, dan sumber pembanding.
4. Redaksi perlu menyediakan ruang yang proporsional bagi kritik, hak jawab, dan suara masyarakat terdampak kebijakan.
5. Organisasi profesi dan Dewan Pers perlu terus memperkuat pengawasan terhadap praktik jurnalistik yang menyimpang dari kode etik.
Jangan Biarkan Pers Menjadi Aksesori Kekuasaan
Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang dapat diawasi. Demokrasi juga membutuhkan pers yang bersedia melakukan pengawasan tersebut.
Ketika media terlalu nyaman berada di sekitar kekuasaan, masyarakat berisiko kehilangan salah satu instrumen penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan pemerintah.
Kritik terhadap pers bukanlah serangan terhadap kemerdekaan pers. Justru sebaliknya, kritik merupakan bagian dari upaya menjaga kemerdekaan pers agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun kelompok tertentu.
Media boleh bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tidak boleh menyerahkan independensi redaksinya. Wartawan boleh membangun komunikasi dengan pejabat, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk menguji kebijakan pejabat tersebut.
Sebab, ketika pers berhenti mengawasi kekuasaan, siapa yang akan mengawasi mereka yang memegang kekuasaan?
Pers bukan pelayan penguasa. Pers adalah bagian dari kepentingan publik.
(*)
